BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) --Rasanya tidak berlebihan bila masyarakat dapat lebih leluasa membaktikan dirinya dengan melakukan usaha-usaha produktif.  Modal yang selama ini menjadi kendala dapat diatasi oleh lembaga UangTeman.  Head of Public and Government Relations UangTeman, Rimba Laut, mengatakan bahwa UangTeman merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi (financial technology/fintech) pertama di Indonesia.
“Pihak UangTeman memberikan kebebasan pada peminjam dalam penggunaannya namun pihaknya tetap mengontrol nasabah. Selama ini, kami memberikan kebebasan kepada setiap nasabah yang yaitu mamanfaatkan uang yang sudah kami pinjamkan," kata dia kepada Lampost.co, Sabtu (26/8/2017).

Rimba menuturkan bahwa 30% nasabah memanfaatkan uang pinjamannya untuk mengelola usaha-usaha produktif atau UKM, 25% untuk sektor kesehatan, 25% untuk pendidikan, dan sisanya sebesar 20% untuk biaya konsumsi. Menurutnya, pihak pengusul pinjaman uang diseleksi oleh pihak UangTeman. Uniknya, semua proses dilakukan secara online atau tanpa tatap muka dan tanpa jaminan tetapi pengusul.  "Dari sekitar seribu  aplikasi yang masuk per hari, hanya sekitar 250 sampai 300 aplikasi pinjaman saja yang disetujui oleh UangTeman atau 25 sampai 30%,” ujar Rimba.



Pengusul pinjaman yang lolos seleksi segera dapat menerima uangnya melalui rekening tabungan 15 menit setelah peminjam mengajukan aplikasi pinjamannya.  Di balik kemudahan yang ditawarkan UangTeman, pihaknya juga memberlakukan sanksi bagi nasabah yang terlambat menembalikan uang pinjamannya. Nasabah harus membayar biaya keterlambatan pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
“Sebenarnya saat ini UangTeman merupakan sudah memiliki pendanaan Seri A dengan total nilai sebesar Rp12 juta namun pada tahap awal baru menyalurkan pinjaman maksimal Rp6 juta," paparnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Untung Nugroho mengatakan  pihak UangTeman juga wajib melakukan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer (KYC) Principles sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK). Namun pihaknya berpesan agar proses KYC terhadap calon nasabah harus dilakukan dengan lebih hati-hati karena dilakukan tidak secara tatap muka dan hanya berdasarkan perjanjian tertulis. Ia berharap agar UangTeman melakukan operasional sesuai dengan ketentuan POJK. “OJK memberikan persyaratan administrasi dalam rangka melindungi keberlangsungan usaha P2P Lending dan konsumennya,” ujar Untung.

Hal itu merupakan upaya pihak OJK dalam membina UangTeman agar tetap bertahan bahkan lebih maju daripada saat ini. Untuk mencegah banyaknya nasabah yang tidak mematuhi aturan Uang Teman, pihak OJK juga berharap agar P2P Lending wajib mengenali konsumen. Selain itu, pihak P2P Lending juga  membatasi pemberian kredit kepada satu pihak atau pihak terafiliasi dengan batasan plafon kredit. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen legal yang diperlukan dalam pemberian kredit juga harus dilakukan oleh UangTeman untuk memitigasi risiko tersebut.

Khsusu menanggapi nilai pinjaman yang hanya berkisar antara Rp1 juta sampai Rp6 juta, Untung mengatakan bahwa besarnya pinjaman merupakan kebijakan manajemen selama tidak melanggar ketentuan POJK. “Pihak OJK mendukung beroperasinya UangTeman yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mencapai kemandirian negeri,” terang Untung. 

 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR