RATUSAN orang korban hoaks telantar di Gambir. Sebanyak 128 orang korban berita bohong atau hoaks telantar di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (11/11/2018) malam. Ratusan korban menjadi korban hoaks terkait lowongan pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Berdasarkan akun twitter @keretaapikita yang dipantau, Senin dini hari, 128 orang tersebut dijanjikan akan menjadi pegawai KAI, setelah menyerahkan sejumlah uang kepada seorang oknum yang tidak bertanggung jawab. 



"Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Yogyakarta menggunakan tiket palsu untuk tes," tulis akun tersebut dalam cuitannya, Senin (12/11/2018). 

Atas kejadian ini, KAI mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap oknum yang menawarkan kemudahan menjadi pegawai KAI. "Lapor dan tanyakan jika ada yang mencurigakan kepada kami melalui Contact Center KAI di 021-121 atau email di cs@kai.id," tulis akun tersebut.

Pihak KAI menegaskan tidak memungut biaya satu rupiah pun selama proses perekrutan berlangsung dan menegaskan tidak melakukan kerja sama dengan biro perjalanan manapun selama proses perekrutan berlangsung. 

Korban penipuan penerimaan pegawai di lingkungan KAI harus menanggung kerugian hingga Rp20 juta. Mereka terkena bujuk rayuan untuk berangkat memperoleh pendidikan dan pelatihan calon pegawai KAI di Yogyakarta. 

"Kisarannya mencapai Rp5 juta-Rp20 juta," ucap Senior Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/11/2018). 

Menurut dia, pihaknya mengetahui ada 128 korban terkena tipu ketika petugas keamanan mendapatkan tiket palsu dari seseorang penumpang. Penumpang itu berangkat menggunakan KA Argo Lawu pada Minggu (11/11/2018), pukul 20.15 WIB. 

Membaca berita dari medcom.id ini, saya tercengang, kok bisa sampai terjadi? Masyarakat atau calon pelamar langsung percaya informasi hoaks terkait lowongan pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Apakah mereka tidak mencari informasi yang benar-benar valid di situs resmi PT KAI. Atau bahkan, mereka langsung memakan mentah-mentah informasi tersebut, tanpa melihat kepastiannya. Ini patut dipertanyakan, kenapa kok bisa seperti ini. Siapakah yang bisa disalahkan, kita juga tidak mau semena-mena menyalahkan masyarakat sebagai penerima informasi. 

Jadi siapa yang disalahkan, atau bahkan kita menyalahkan penyebar informasi hoaks ini. Apakah bisa seperti itu? Mungkin saja. Tapi ini ranah kepolisian atau penegak hukum lainnya dalam mencari, bahkan memberantas informasi penyebar haoks yang merasakan dan merugikan masyarakat, terutama rugi uang. 

Unit Pengais Konten

Sementara itu dalam situs resmi kominfo.go.id, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Ferdinandus Setu mengakui, banyak sekali informasi yang belum diketahui kebenarannya yang harus diurus dan dilakukan verifikasi serta konfirmasi. 

Dia menceritakan Kominfo selalu berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk isu hoaks. Adapun, Kominfo memiliki unit pengendalian konten yang dinamai Unit Pengais Konten. "Ada dua metode di dalam Unit Pengais Konten. Pertama, menerima informasi dari masyarakat, seperti melalui twitter atau email. Kedua, mengais konten tanpa menunggu aduan dari masyarakat," tuturnya. 

Dia menjelaskan mengais konten itu dilakukan menggunakan sistem dengan kata kunci tertentu. Setelah mengais, lalu diverifikasi yang dilakukan oleh sebanyak 70 verifikator yang bekerja selama 24 jam nonstop setiap hari dengan tiga sif. Ini dilakukan untuk memilah informasi mana yang fakta dan mana yang hoaks. 

Semoga cara yang dilakukan oleh tim Kominfo ini bisa maksimal dan bermanfaat agar tidak merugikan dan meresahkan masyarakat. Apalagi belakangan ini adanya informasi tentang penculikan anak. Info yang berhembus ini belum tentu benar adanya, tapi tetap meresahkan. Berdasarkan obrolan dengan salah satu ibu dan orangtua, benar atau tidaknya informasi penculikan anak itu, tetap saja meresahkan. Para orangtua jadi takut, yang pasti takut akan kehilangan anak karena penculikan. 

Semua ini tidak akan terjadi memang jika tidak ada yang menyebarkan informasi hoaks. Tapi ya gimana lagi, jika informasi hoaks ini sudah kadung disebar yang begitu cepat dan meluas, dan bisa merugikan masyarakat. Dan siapa yang menyebarkan informasi hoaks ini, perlu tindak lanjut dari aparat terkait. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR