PENGUASAAN bahan tambang berupa mineral dan batu bara oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Hal itu sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Untuk usaha pertambahan atau eksplorasi kekayaan alam dalam perut bumi yang tujuannya menjamin manfaat pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebab usaha tambah harus memenuhi persyaratan yang agar bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan. Sekaligus juga menjaga lingkungan sekitar areal pertambangan.



Hal itu yang menjadi dasar Pemprov Lampung meloloskan 164 izin usaha pertambangan (IUP) dari 250 ajuan izin dari pengusaha. Uji ulang persyaratan IUP yang diberikan pemkab/pemkot oleh Pemprov itu setelah UU No. 23/2014 tentang Pemda berlaku. Dalam aturan yang mulai berlaku Oktober 2016 itu menyerahkan pengurusan IUP ke Pemprov.

Tambang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengusaha untuk mengurasnya dari perut bumi. Perusahaan resmi maupun pertambangan tanpa izin (Peti) alias ilegal mengeksploitasi habis-habisan demi menghasilkan pundi-pundi uang.

Bonus itu tentu amat sangat menguntungkan, walau kekayaan alam juga bisa menjadi pisau bermata dua yang amat sangat berbahaya.

Masih melekat di ingatan publik bahaya eksplorasi tambang dikelola asalan dan tidak berizin alias tanpa pengawasan dan pengendalian. “Tragedi Minamata” ketika pencemaran merkuri (Hg) di Kota Minamata, Prefektur Kumamoto di Jepang pada 1958 membuat ikan-ikan mati tercemar merkuri dan banyak warga terkena penyakit fisik bahkan banyak kematian.

Di Lampung, diindikasi juga banyak tambang ilegal pengelolaannya yang tentu menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari tidak adanya kontribusi pendapatan ke daerah, pengelolaan limbah yang tidak terawasi, hingga rekonstruksi lingkungan bekas lahan tambang yang tidak dilakukan.

Tambang emas dan batu dilakukan di perbukitan di Way Ratai, Pesawaran, misalnya yang merusak hutan lindung. Imbauan tentang larangan penambangan ilegal dan sanksi pidana hanya sebatas warning belaka. Para penambang liar tetap saja asyik mengeksploitasi sumber daya logam kaya yang tertanam di Gunung Kurnia hingga ke Gunung Bunder, Way Ratai.

Semestinya, pertambangan yang dilakukan di wilayah Indonesia sesuai dengan konstitusi dan regulasi lainnya. Kepentingannya jelas untuk rakyat, bukan demi segelintir orang atau sekelompok masyarakat yang ingin memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan dampak negatifnya.

Aparat jangan setengah hati menindak tegas para pelaku penambangan ilegal, termasuk para pengusaha yang lalai akan penggunaan limbah berbahaya. Usaha ilegal yang jelas memberi kerugian, namun tetap berjalan adalah sebuah indikasi adanya permainan yang harus diusut aparat bahkan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi kini, KPK sedang melakukan supervisi untuk perbaikan sistem pengelolaan pemerintah, termasuk sistem perizinan yang terkoneksi. Alangkah naifnya para pengelola perizinan dan pengawasan bergerak jika sudah ada ancaman dari KPK sebagai benteng antikorupsi. n

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR