PRINGSEWU (Lampost.co)--Berbagai persoalan mencuat dalam rakor bulanan yang dipimpin Wakil Bupati Fauzi, di aula Pemkab Pringsewu, Rabu (30/5/2018).
Rakor bulanan yang di hadiri Sekkab A. Budiman, seluruh pimpinan OPD dan camat, membahas persoalan yang berkembang dalam satu bulan terakhir. 
Dalam rakor beberapa hal yang menjadi sorotan seperti program PTLS (prona) oleh BPN. Salah seorang camat mempertanyakan besaran program PTSL yang di ajukan BPN Pringsewu. Camat juga meminta bagi pwkon yang sudah mengusukkan hendaknya bisa direalisasikan.
Kemudian dalam menghadapi Lebaran juga menjadi pembahasan di kalangan pejabat, sebab biasanya akan ada pos pengamanan polisi dengan nama operasi ketupat. Bahka M. Hotim selaku Kepala BPBD Pringsewu siap membantu tenda dan mobil pemadam kebaran termasuk personel. Bahkan untuk makan minum, Hotim siap untuk sama-sama memberikan sumbangan.

Lokasi pembangunan Mapolres Pringsewu juga di bahas dalam rapat.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BPN Pringsewu Alfarabi akan mengakomodir seluruh usulan dari pekon. Tahun ini target yang diberikan BPN Pringsewu adakah 10.850 lembar sertifikat. "Saya berharap semua pekon yang sudah di mengusulkan pembuatan.sertifikat bisa terkaver semuanya," ungkap Alfarabi. Tetapi yang jelas, program PTSL sudah di bataai jumlahnya. Bahkan untuk pembuatan serrifikat swadaya sejak dua tahun ini belum bisa di layani.



Sekkab A. Budiman berharap BPN tidak membatalkan pekon yang sudah memgusulkan program PTSL (dahulu prona). Sebab, kata Sekkab Budiman, jika ada pekon yang di batalkan sementara sudah mengusukkan di khawaturkan timbul keributan.
Sementara terkait arus balik dengan operasi ketupat, Kompol. Misbahudin mewakili Kapolres Tanggamus AKBP. I. Made Rasma, mengaku akan mendirikan  pos pemantauan dan pos pemgamanan selama arus mudik dan  arus balik lebaran. Kompol. Misbahuddin berharap di setiap pos, tentu akan banyak kebutuhan baik sarana dan prasarana (tenda dan kelengkapanya), juga harus di persiapkan makan minumnya. Pihaknya berharap, karena operasi ketupat itu tiap tahun berjalan, di harapkan pada tahun-tahun mendatang bisa dianggarkan.
Budiman menyatakan anggaran untuk kelancaran operasi ketupat sesuai dengan arahan Mendagri inklud di anggaran Sat. Pol. PP. Sebab pemkab di larang memberikan.bantuan kepada instansi vertikal, jadi solusinya adalah memaksimalkan anggaran Pol. PP.
Lalu masalah lokasi Mapolres Pringsewu, Kompol. Misbahudin meminta pemkab langsung berkomunikasi dengan jajaran kepolisian yang membidanginya.
Sementara Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan untuk menetapkan lokasi calon Mapolres tidak bisa di tentukan sendiri oleh kabupaten. Penetapan lokasi tetap akan menunggu tim dari provinsi dan Pokda Lampung, sebab terkait dengan tata ruang daerah. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR