BANDUNG (Lampost.co) -- Besok atau tepatnya Senin (20/5/2019), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) se-Indonesia akan menggelar aksi turun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta. Bahkan mereka mengeluarkan ajakan kepada mahasiswa-mahasiswa dari aliansi lain.

Rencana aksi itu masuk ke dalam salah satu poin atau ketetapan hasil Kongres BEM se-Indonesia bertajuk "Kongres Kebangkitan Mahasiswa", di Auditorium Andi Hakim Nasution, Gedung Rektorat Institut Pertanian Bogor (IPB), Kampus Dramaga, Minggu (19/5/2019) petang. "Yang sudah kami pastikan ikut aksi di Senayan, mahasiswa dari 46 kampus yang hadir dalam kongres ini. Mereka akan hadir selama aksi satu hari," kata Muhamad Afiatur Mukhtadir atau Fathur dari Presma BEM Universitas Gajah Mada, saat konfrensi pers, Minggu petang.



Koordinator Aliansi BEM se-Indonesia Muhamad Nurdiansyah mengatakan, aksi tersebut sebagai sebuah sikap dan komitmen mahasiswa BEM se-Indonesia dalam mengawal keberlangsungan kehidupan demokrasi di tanah air. "Dalam rangka menyampaikan tuntutan ini, Aliansi BEM se-Indonesia menyeru kepada seluruh mahasiswa untuk turun pada aksi kemanusiaan di gedung DPR, pada tanggal 20 Mei 2019. Sudah saatnya kita bersatu atas nama kemanusiaan tanpa memandang kelompok dan golongan," kata Muhamad Nurdiansyah.

Dia menyebutkan, ditengah masyarakat yang mengancam integrasi kita sebagai bangsa, bahwasannya pemilu serentak 2019, yang memakan ratusan korban jiwa perangkat pemilu telah menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Dan itu harus diselesaikan.

Merespon tragedi kemanusiaan pada pemilu serentak 2019, lanjutnya, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan. "Kami, Aliansi BEM se-Indonesia memandang perlunya data satu pintu untuk memperjelas pendataan korban. Itu salah satu tuntutan kami," katanya.

Tuntutan lainnya, Aliansi BEM se- Indonesia juga mendesak pemerintah untuk memebentuk evaluasi pemilu, dari persepektif kesehatan sebagai pertimbangan pelaksanaan pemilu selanjutnya.

Kemudian, Aliansi BEM se-Indonesia mengajak setiap elemen untuk melaporkan secara hukum, apabila ada bukti pelanggaran hukum di balik meninggalnya perangkat pemilu dan menyerukan agar kasus ini tidak dipolitisasi.

Selain itu, aksi tersebut juga dalam rangka menyambut momentum hari kebangkitan nasional. "Kami menganggap lerlu upayanya mengingat semangat kebangkitan nasional untuk merajut kembali tenun kebangsaan. Sekaligus kebangkitan bangsa kita menuju demokrasi yang lebih substansial," katanya.

Selain itu juga, lanjutnya, dalam rangka menyambut momentum 21 tahun reformasi. BEM se-Indonesia menilai perlunya upaya untuk melihat kembali rekam jejak demokrasi dan penyelesaian isu -isu kemanusiaan di negara kita.

Berkaitan dengan momentum refleksi 21 tahun reformasi Indonesia, Aliansi BEM se Indonesia berkomitmen untuk mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, BEM se- Indonesia melihat masih adanya upaya- upaya represif dari pemerintah terhadap kebebasan berpendapat yang berlawanan dengan keberlangsungan kehidupan demokrasi di bangsa kita. "BEM se-Indonesia mengecam sikap represif pemerintah teehadap kebebasan berpendapat karena dapat memperkeruh suasana politik saat ini," tegasnya.

Sementara itu, terkait kongres, pernyataan sikap maupun aksi 20 Mei, pihak BEM se-Indonesia menyatakan tidak berpihak. Mereka menyatakan, atas nama BEM se-Indonesia memegang independensi dan terbebas dari politik mana pun. Baik 01 maupun 02. "Kita terbebas dari segala macam intrik politik manapun. Sehingga kami tegaskan BEM se-indonesia masih memegang independensi. Aliansi BEM se Indonesia menyatakan secara tegas tidak terapiliasi dengan kepentingan politik manapun. Sehingga secara independen dapat menetapkan gerak langkah," pungkasnya.

Kegiatan kongres kebangkitan mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Mei. Kongres yang dibuka oleh Rektor IPB Arif Satria itu diikuti 115 oramg/mahasiswa dari 46 perguruan tinggi/kampus di seluruh Indonesia.

Baca juga:

Kongres BEM se-Indonesia di Bogor Lahirkan Empat Ketetapan

Pada saat pembukaan, Rektor IPB Arif Satria mengatakan, ada dua narasi besar yang perlu disikapi oleh gerakan mahasiswa Indonesia.

Pertama, peran mahasiswa dalam mengawal transisi demokrasi, karena saat ini demokrasi masih dalam tahapan prosedural, belum substansial.

Menurutnya, secara substansial, masih banyak nilai-nilai demokrasi yang perlu disempurnakan. Hal ini yang membedakan peran mahasiswa di negara maju dan negara berkembang, dimana sistem demokrasi di negara maju sudah mapan dan matang.

Karena itu, gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral masih sangat dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia (pendampingan, advokasi, kontrol sosial) untuk mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara, dengan catatan gerakan tersebut berada dalam koridor idealisme dan independensi.

Kedua, lanjutnya, peran mahasiswa pada era disrupsi, dimana Indonesia saat ini menghadapi kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity). Volatility banyak dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, internet of things, big data, artificial intelligence, dan sebagainya. "Perubahan iklim, dinamika geopolitik global memicu uncertainty. Persoalan yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga mahasiswa dituntut harus berpikir sistem secara komprehensif. Selain itu, perubahan yang terjadi juga semakin tidak familiar yang menyebabkan situasi ambigu," jelasnya.

Untuk itu, menurut Arif, para pemimpin mahasiswa harus berpikir masa depan. Lima kompetensi utama yaitu complex-problem solving, critical thinking, creativity, communication dan collaboration mutlak dimiliki agar para pemimpin mahasiswa mempunyai kualifikasi sebagai powerful agile learner.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR