BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rahmatarwata mengatakan satuan kerjanya itu setiap tahunnya memiliki anggaran belanja modal ratusan triliun rupiah. Namun, dari anggaran itu hanya sedikit yang teridentifikasi menjadi BMN yang menghasilkan manfaat dan fungsi untuk menghasilkan penerimaan dan sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

"Seharusnya belanja modal itu menjadi BMN, tetapi faktanya BMN itu tidak ditemukan. Ini fenomena memprihatinkan. Selama ini kami melakukan belanja modal, tetapi saat melokalisir barang dari belanja modal malah tidak menemukan. Kalau tata kelola baik, maka tidak ditemukan fenomena memprihatinkan itu dan barang dari belanja modal pasti ditemukan," kata Isa.



Menurutnya, dari pengelolaan aset yang tertata, aktivitas revaluasi mendapatkan database dan nilai yang lebih baik. Disamping DJKN seluruh Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) patut turut andil dalam pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip efektifitas dan efisiensi.

"Jangan belanja modal terus, tetapi ternyata masih membutuhkan kantor, butuh ini dan itu. Padahal sudah belanja banyak. Perubahan itu lah yang dirumuskan saat ini. Kami bukan diminta berubah perlahan, tetapi berubah dalam signifikan dan waktu singkat untuk pembelanjaan negara yang efisien," ujarnya.

Sementara Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Taufik Hidayat mengatakan pihaknya saat ini sudah mulai mengelola seluruh aset dengan menggunakan aplilkasi. "Kami juga terus bersinergi dengan DJKN baik dalam sosialisasi maupun pelatihan dan hal teknis lainnya," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR