LIWA (Lampost.co) -- Belanja daerah Pemkab Lampung Barat tahun 2020 mendatang diproyeksikan sebesar Rp1,445 triliun sementara pendapatan ditarget sebesar Rp1,397 miliar sehingga anggaran tahun 2020 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp47,9 miliar.

Hal itu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS Pemkab Lambar tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Lambar, Senin (5/8/2019).



Adapun rincian proyeksi APBD Pemkab Lambar tahun 2020 itu adalah pendapatan direncanakan sebesar Rp1,397 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp54,636 miliar. Kemudian dana perimbangan Rp1,063 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp278,576 miliar. Lalu dari penerimaan pembiayaan APBD yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp12,405 miliar.

Sementara dana untuk belanja daerah diproyeksi Rp1,455 triliun. Dana itu akan digunakan untuk program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa belanja langsung sebesar Rp794,531 miliar lebih. Sementara untuk belanja tidak langsung pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp661,018 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp439,68 miliar, belanja subsidi sebesar Rp1,08 miliar, belanja hibah sebesar Rp13,74 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp181,50 juta, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar Rp1,35 miliar lebih, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp203,89 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp1,07 miliar.

Kemudian untuk penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp12,405 miliar yaitu berasal dari Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya (Silpa) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,81 miliar yang direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

Dengan disetujui dan disahkanya KUA PPAS tahun 2020 itu, Ismun Zani selaku jurubicara Banang Dewan, saat melaporkan hasil pembahasan KUA PPAS kepada Pemkab memberikan sejumlah saran antara lain , meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang rencana pengadaan alat kesenian berupa drum band bagi anak TK karena masih terlalu kecil. DPRD bahkan meminta pengadaan alat musik drum band akan lebih baik mengutamakan sekolah tingkat SD dan SMP. Kemudian meminta agar Dinas Pendidikan menginventarisasi dan memperhatikan kebutuhan mibler bagi sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan.

Untuk Dinas Kesehatan, DPRD juga meminta agar meninjau ulang banyaknya kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengingat biayanya cukup besar. Sebaliknya, ada beberapa kegiatan yang harus menjadi perhatian dan perlu disingkronkan adalah kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat).Kemudian kegiatan pelayanan usia lanjut dan kegiatan pelayanan krisis kesehatan.

Disisi lain, DPRD juga meminta agar dalam kegiatan penyusunan anggaran detail engineering design (DED) agar melibatkan dan mengundang DPRD. Kemudian meminta Pemkab untuk memacu perolehan PAD sebagai salahsatu penerimaan yang mencerminkan kemandirian daerah.

Lalu DPRD Lambar juga meminta agar Pemkab melakukan sinkronisasi program, baik yang bersumber dari pusat, provinsi dan kabupaten dengan tujuan agar program menjadi terukur dan terarah sesuai visi dan misi Lambar.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR