LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 14 June
4546

Tags

LAMPUNG POST | Bayi Bongsor di Lahan Tandus
Pancasila. krjogja.com

Bayi Bongsor di Lahan Tandus

BULAN Juni adalah bulan Pancasila. Eforia tentang hal ini terjadi luar biasa. “Saya Pancasila, Saya Indonesia” muncul dalam tagline ribuan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini seolah menemukan momentumnya ketika setahun terakhir negeri ini teruji oleh isu kebinekaan, setidaknya terpicu dari kasus Pilkada Jakarta. Puncak momentum Hari Lahir Pancasila adalah ketika pada 7 Juni kemarin Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Perpres 54 Tahun 2017.
Tulisan ini tidak hendak membahas tentang peringatan hari Pancasila itu dan pro-kontra “Saya Pancasila” (emang kamu siapa?), namun hendak membahas tentang pembentukan UKP-PIP dalam konteks keberadaan lembaga negara non-struktural. Perlu dicatat, bahwa selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK sejak 2014, setidaknya sembilan lembaga negara (baru) telah dibentuk. Selain UKP-PIP juga dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Restorasi Gambut (BRG), Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pada sisi yang lain, selama tiga tahun ini, sebanyak 28 lembaga non-struktural lainnya telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Selain untuk merampingkan birokrasi dan mengefektifkan kinerja kementerian, pembubaran lembaga tersebut untuk mengefisiensikan anggaran negara. Setidaknya demikian diungkapkan Oleh Asman Abnur maupun Yuddi Chrisnandi sewaktu keduanya menjabat MenPAN-RB. Dikutip dari situs resmi Setkab, saat ini setidaknya masih terdapat (atau tersisa) 79 lembaga lembaga non-struktural di Indonesia.

Birokrasi Vs Ad-hokrasi

Menurut teori organisasi, terbentuknya lembaga baru adalah akibat ketidakmampuan lembaga yang lama dalam menjalankan fungsinya atau karena adanya ketidakpercayaan pada lembaga dan sistem yang sudah ada. Pembentukan lembaga baru lalu dianggap sebagai solusinya, sehingga lembaga negara menjadi sangat banyak jumlahnya. Dalam konteks negara, lembaga tersebut disebut lembaga negara yang berwujud dalam dua model yakni birokrasi dan ad-hokrasi.
Birokrasi sebagaimana kita pahami adalah manifestasi dari keberadaan pemerintahan. Birokrasi adalah alat/mesin pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal membuat kebijakan (publik) dan memberikan pelayanan (publik). Data dan fakta kemudian menunjukkan bahwa kualitas birokrasi di Indonesia masih sangat jauh panggang dari api. Rumit, bertele-tele, strukturalis, birokratis, lambat, dan patologi lainnya menunjukkan makna dari peribahasa itu. Muncullah kemudian tawaran untuk melakukan reformasi birokrasi melalui perbaikan regulasi dan pembinaan karekter birokrat, meski hasilnya juga masih setengah-hati.
Ketidakmampuan birokrasi dalam beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan di luar pemerintahan kemudian memunculkan tawaran baru. Bennis (1996), misalnya, menawarkan adanya struktur sosial birokrasi baru yang bersifat temporer yang terdiri dan satuan-satuan tugas (task forces) yang diciptakan guna mengatasi suatu problem khusus. Dia meringkaskan ciri-ciri birokrasi baru itu dengan sebutan ad-hokrasi (ad-hocracy), sebagai institusi yang bisa bergerak cepat, kaya dengan informasi, sangat aktif, selalu berubah, terisi dengan unit-unit bersifat sementara dan individu-individu yang selalu bergerak. Dalam ad-hokrasi, bukanlah organisasi yang menarik komitmen pegawai, melainkan berorientasi pada problem yang harus dipecahkan dan tugas yang harus dituntaskan.
Secara teori, ad-hokrasi merupakan antitesis birokrasi mesin. Tidak ada hal-hal yang distandardisasi. Tidak ada peraturan-peraturan ataupun prosedur-prosedur yang ketat mengikat. Ad-hokrasi merupakan sebuah alternatif yang baik karena organisasi harus bersifat adaptif dan kreatif. Ad-hokrasi dicirikan oleh diverensiasi vertikal yang rendah, formalisasi yang rendah, desentralisasi, fleksibilitas, dan daya tanggap yang tinggi (Robbins, 1994). Karena itu, di negara-negara yang tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi rendah, ad-hokrasi adalah jawaban dari upaya meningkatkan kepercayaan itu.
Sebanyak 79 lembaga lembaga non-struktural yang masih ada saat ini adalah wujud dari keberadaan lembaga ad-hokrasi di Indonesia. Lembaga ad-hoc tersebut diharapkan dapat segera memiliki kinerja luar biasa—minimal oleh presiden yang membentuknya. UKP-PIP, misalnya, diharapkan dapat segera memberikan kontribusinya dalam konteks pengamalan nilai-nilai Pancasila. Banyak yang mengatakan bahwa UKP-PIP (saat ini) adalah sama dengan BP7 (pada saat Orde Baru); ini artinya UKP-PIP sebenarnya adalah lembaga baru dalam konteks nama, namun sebenarnya ia adalah lama dalam konteks fungsi yang pada 1999 (di)mati(kan) oleh angin reformasi.
Saya harus mengatakan bahwa hampir seluruh lembaga ad-hoc yang ada di Indonesia saat ini adalah anak kandung krisis dan reformasi Indonesia. Meminjam istilah Suwarsono Muhammad (2012) seluruhnya lahir karena pernikahan yang mendadak dan dini, sekalipun mungkin tidak sampai bisa dikatakan sebagai bayi yang tidak dikehendaki. Belajar dari banyaknya lembaga ad-hoc yang dibentuk (di satu sisi) dan justru dihapuskan (di sisi lain) semakin menunjukkan bahwa banyak di antaranya yang terkesan lahir tanpa persiapan yang memadai, khususnya persiapan politik dan budaya. Masyarakat sepertinya dipaksa menerima kehadirannya sebagai sebuah lembaga yang secara instan diharapkan menjadi salah satu pisau tajam penyelesai masalah di negeri ini.
Indonesia adalah satu negara dengan struktur birokrasi yang sangat gemuk. Akibatnya, keberadaan lembaga ad-hoc pada batas-batas tertentu sebenarnya memiliki keserupaan karakter pokok dengan lembaga yang (telah) ada. Namun, lembaga ad-hoc tersebut menjadi sedemikian istimewa karena ia memiliki ciri-ciri unik yang menjadikan posisinya sejak awal berada pada titik tengah pusaran kepentingan. Ia sontak menjadi sorotan kamera kehidupan berbangsa dan bernegara.
Padahal, dalam perspektif daur organisasi publik, (Simon dan Donovan dalam Muhammad, 2012) menyatakan bahwa setelah organisasi publik lahir ia tidak serta merta harus berpacu dengan pertumbuhan. Ia semestinya terlebih dulu harus tepat menempatkan posisinya vis-a-vis organisasi publik lain yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal.
Setelah lahir, lembaga ad-hoc baru itu semestinya masih berada pada tahap found and frame, sebelum mencoba bergerak masuk ke tahap ground dan grow. Jika posisi yang tepat gagal diraih, bukan prestasi yang dirah, tapi justru sebaliknya yaitu lawan segera datang. Banyak lawan yang kemudian timbul karena ketidaktepatan, untuk tidak mengatakan kesalahan, dalam pemilihan dan eksekusi strategi.
Inilah yang tidak terjadi dalam dinamika pasang surut lembaga ad-hoc di Indonesia. Akibat eforia yang ada, lembaga ad-hoc lupa bahwa ia harus berjalan pelan-pelan terlebih dulu sebelum menemukan momentum pertumbuhan. Siapa yang bisa menjamin bahwa sembilan lembaga ad-hoc bentukan Presiden Jokowi akan terus langgeng, sebagaimana nasib 40 lembaga ad-hoc bentukan Presiden SBY yang telah dan akan dibubarkan.
Mengapa ini terjadi? Karena lembaga ad-hoc itu sebenarnya berada dalam peta dukungan politik semu (pseudo political support) atau jebakan politik (political trap). Sesungguhnya, lembaga ad-hoc tersebut adalah “bayi bongsor di lahan tandus”. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv