BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung terus menyoroti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang melakukan kampanye dengan berkedok ibadah untuk mendulang suara pada Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Iskardo P Panggar mengatakan pihaknya terus menyoroti kegiatan-kegiatan yang berpotensi politik uang dalam bulan Ramadhan termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).



Ia menjelaskan bahwa THR diatur berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

"Maka pembagian THR di luar sebagaimana dimaksud diatas maka dianggap tidak relevan," katanya kepada lampost.co, Kamis (24/5/2018).

Ia menjelaskan bahwa politik uang dengan menjanjikan, memberikan uang atau materi dengan imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengarahkan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya kepada salah satu paslon dengan memanfaatkan penunaian zakat, infak dan sedekah tidak diperbolehkan oleh seluruh paslon dan timnya.

"Diimbau paslon kepala daerah, tim kampanye, relawan, parpol, caleg/bacaleg untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi, dan mengajak semua untuk menjaga kesucian dan kekhusukan ibadah di bulan Ramadhan," katanya.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR