BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih mendalami kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan caleg DPR RI terhadap delapan PPK di Pesisir Barat. Pasalnya, KPU telah memberikan sanksi peringatan keras kepada tujuh ketua PPK dan satu anggota PPK. Bahkan, di antaranya dicopot dari jabatan ketua menjadi anggota biasa.

"Kami masih mendalami dan mempelajari apakah ada pelanggaran pidananya. Jika (pelanggaran) dari sisi etik dan kalau itu dilakukan adhoc, itu atasannya yang menjatuhkan sanksi. Nah sanksi dari KPU Pesisir Barat kan sudah diberikan,” ujar Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Kamis (10/1/2019).



Ia menegaskan sumber penanganan pelanggaran dapat berasal dari laporan maupun temuan. "Kalau ada laporan akan kami proses. Karena belum ada laporan, maka kami melakukan investigasi. Hal itu sebagai upaya menindaklanjuti apakah ada pelanggaran pidana dan lainnya,” kata Khoir, sapaannya.

Sebelumnya, peneliti hukum dan politik Universitas Lampung, Rudi, menyatakan dugaan pelanggaran yang dilakukan caleg DPR DP Lampung 1 dengan delapan PPK di Pesisir Barat mestinya dapat diproses oleh Sentra Gakkumdu.

Apakah nantinya terbukti terjadi pelanggaran pidana pemilu atau tidak, setidaknya prosesnya telah dilakukan Bawaslu.

“Pasal 546 UU Pemilu itu menyebutkan bila KPU dan PPK membuat keputusan tidak adil sanksi pidananya 3 tahun,” kata Rudi.

Menurutnya, kasus di Pesisir Barat ini penting untuk ditindaklanjuti. “Jadi mesti dimasukkan ke Gakkumdu, pemberian hadiah kan pasti ada hubungannya dengan jabatan dan kewenangan. Ini yang harus ditindaklanjuti, Bawaslu harus proses sehingga nanti tidak disalahkan, karena ini kan berkaitan. Kami tidak bisa memahami pasal secara bungkus, tapi secara substansi,” jelasnya.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR