Kupang (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mendorong pengguna media sosial beretika di dunia maya. Netizen juga diminta mencegah praktik kampanye hitam menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Menurutnya, kampanye hitam di media sosial menjadi tantangan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Mengingat aktivitas kampanye marak menggunakan media sosial dalam setiap penyelenggaran Pilkada.

"Begitu dasyatnya media sosial digunakan untuk kegiatan kampanye," kata Ketua Bawaslu RI Abhan seperti yang dilansir Antara, Kupang, Rabu 25 Oktober 2017.

Ia mencontohkan, praktik kampanye hitam yang marak dilakukan netizen dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Gerakan dunia maya menciptakan berbagai sentimen dengan menampilkan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Salah-salah, isu SARA yang tak terlalu tajam bisa merusak tatanan masyarakat. "Oleh karena itu hal ini memang menjadi perhatian serius dan bagian dari tugas kami untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan," katanya.

Bawaslu terus melakukan pengawasan bahkan penindakan terhadap praktik kampanye hitam di media sosial dengan berkoordinasi bersama Badan Siber kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Namun Abhan tetap mengimbau masyarakat pengguna media sosial, termasuk di NTT, agar bijaksana dan cerdas memanfaatkan media sebagai sarana kampanye. Proses demokrasi dalam Pilkada harus berlangsung dengan penuh integritas dan damai.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR