JAKARTA (Lampost.co)---Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memediasi sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah mediasi diambil Bawaslu setelah partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu mengajukan gugatan terhadap KPU lantaran dinyatakan tidak layak mengikuti Pemilu 2019.

"Berkas perkara yang diajukan PBB secara formil dan materil sudah lengkap. Jadi kita sudah berikan undangan kepada PBB dan KPU RI untuk mediasi besok," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).



Rencananya, mediasi akan dilakukan selama dua hari secara tertutup. Rahmat mengatakan, Bawaslu akan mengumumkan putusannya jika terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut. "Jika terjadi kesepakatan antara KPU dan PBB mereka akan membuat kesepakatannya dan nanti kita akan buat putusannya. Nanti dibacakan hari Sabtu, Minggu ataupun Senin, kalau tercapai kesepakatan," ujarnya.

Jika tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi, Rahmat mengatakan, sengketa akan berlanjut pada tahap ajudikasi (pengadilan). "Adjudikasi akan selesai sampai 12 hari kalender," jelasnya.

Selain PBB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga mengajukan gugatan ke Bawaslu karena dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Rahmat mengatakan, Bawaslu belum menjadwalkan mediasi antara PKPI dan KPU karena berkas perkara PKPI belum lengkap.

"PKPI itu lagi kita periksa kelengkapan sampai sekarang. Ada beberapa yang belum lengkap. Nanti (tahapan mediasi) tergantung hari ini apakah sudah register atau belum. Kita harapkan secepatnya juga," tandasnya.

 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR