KALIANDA (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan sebanyak 6.252 daftar pilih ganda kepada KPU Lamsel pada Pemilu 2019. Daftar pemilih ganda itu ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 17 Kecamatan se-Lamsel.

Temuan atas daftar pemilih ganda itu telah disampaikan rapat percermatan terkait Daftar Pilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 dikantor KPU Lampung Selatan bersama Bawaslu, Panwascam, PPK dan Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Lampung Selatan, Senin (10/9) lalu. 



Selanjutnya, Bawaslu Lamsel terjun langsung mengawasi dalam Penghapusan terhadap temuan kegandaan daftar pilih tersebut. Kemudian, dilanjutkn dengan singkronisasi data dan hasilnya akan diplenokan oleh KPU Lampung Selatan, Kamis  (13/9/2018).

Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi melalui Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Iwan Hidayat mengatakan pihaknya telah merekomendasikan 6.252 pemilih ganda, 174 pemilih tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, belum terdaftar 6 pemilih dan 13 pemilih pindah domisili.

"Data tersebut merupakan hasil analisis Bawaslu Lamsel bersama Panwascam terhadap DPT di 15 kabupaten/kota. Dalam menganalisis, kami mendasarkan kegandaan pada elemen NIK, nama dan tanggal lahir pemilih," kata dia, Kamis (13/9/2018).

Berdasarkan hasil pencermatan itu, Bawaslu Lamsel menemukan pemilih ganda K1, yakni nama, NKK, NIK, tempat lahir, tanggal lahir dan jenis kelamin semua sama sebanyak 112 pemilih, ganda K2 bagi yang memiliki NIK sama namun namanya berbeda sebanyak 5.840 pemilih dan ganda K3 K3 bagi pemilih yang nama atau identitas lainnya terdapat kemiripan sebanyak 300 pemilih. 

"Dalam pencermatan itu, kami menggabungkan seluruh data dalam lingkup kabupaten/kota. Elemen data dari NIK, nama, dan tanggal lahir menjadi basis analisis kegandaan. Terhadap data ganda itu, Kami segera berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan Panwascam koordinasi dengan PPK untuk melakukan pencermatan bersama," katanya. 

Menurut Iwan Hidayat, sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 198 warga negara Indonesia harus didaftarkan 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Namun, fakta di DPT ada tiga data pemilih dengan dua pemilih semua elemen data nama, NIK, NKK, TTL, dan alamat sama, dan satu pemilih terdapat kesamaan pada NIK, NKK, nama, dan TTL tetapi alamat berbeda.

"Kita merujuk pada pasal 201 UU 07/2017, yang menerangkan bahwa data kependudukan yang telah disinkronkan oleh pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada, ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu. Dan Pasal 202 daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, namun fakta di DPT, NIK dan NKK kosong. Elemen data lain (nama, TTL, alamat) sama, tetapi TPS berbeda," katanya. 

"Selain berkaitan dengan jumlah pemilih, DPT ini juga akan berpengaruh terhadap surat suara dan sebagainya. Mudah-mudahan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dapat berjalan lancar, aman dan damai," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Lamsel Abdul Haffid mengatakan masukan dan peran aktif dari Bawaslu, Partai Politik dan Masyarakat dalam penyempurnaan Daftar Pilih Tetap (DPT) sangat penting. "Kita perlukan masukan dari Bawaslu, Parpol dan juga masyarakat. Untuk untuk data ganda ini akan dilakukan penghapusan, termasuk TMS," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR