BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)---Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi dan mengantisipasi suntikan dana kampanye siluman kepada pasangan calon kepala daerah. Tingginya biaya kampanye pemenangan rentan dimanfaatkan para kandidat mencari investor sebanyak-banyaknya untuk menjadi donatur. Termasuk pihak asing.

"Kita berharap partisipasi masyarakat luas untuk mengawasinya," kata Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Iskardo P Panggar kepada Lampung Post, Jumat (9/2).



Iskardo mengakui adanya kemungkinan penggunaan dana kampanye yang berasal dari penyumbang yang tidak dilaporkan ke KPU. Sementara itu, telah diatur bahwa dana kampanye dilarang diperoleh dari negara asing dan lembaga swasta asing.

Termasuk lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Bumdes atau sebutan lain.

"Pelanggaran terhadap ketentuan ini bagi partai politik dan pasangan calon disanksi pembatalan sebagai pasangan calon: Pasal 76 Ayat (3) dan (4)," ujar mantan Ketua KPU Way Kanan itu.

Apabila kemudian terdapat aliran dana dari sumber yang dilarang tersebut, Iskardo mengingatkan calon untuk segera melapor ke KPU, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan itu kepada kas negara.

Sedangkan untuk laporan dana kampanye ke KPU, yakni satu hari sebelum dan satu hari setelah masa kampanye berakhir.

Peredaran Uang Palsu

Di sisi lain, masyarakat diminta untuk mengantisipasi maraknya peredaran uang palsu (upal) menjelang Pilkada 2018. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung Budiharto Setyawan mengatakan secara umum peredaran uang di Lampung meningkat tahun ini.

Hal itu, menurutnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung. "Terkait pilkada, assessment-nya terjadi peningkatan, walaupun tidak signifikan. Peningkatan karena adanya berbagai kegiatan seperti kampanye (konsumsi, umbul-umbul, kostum, alat peraga lain, dan publikasi), dan masih dalam batas wajar," kata dia.

Menurutnya, secara umum peningkatan dari pertumbuhan ekonomi sekitar 5%—10% (inflow). "Pilkada akan memberikan dampak 0,1%—0,2% terhadap pertumbuhan Lampung," ujarnya. (AJI/U2)


 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR