KALIANDA (lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan, ingatkan bakal calon legislatif (bacaleg) beserta partai politik agar tidak mencuri start kampanye sebelum masa kampanye dimulai. Sebab, dari pengawasan mereka banyak dijumpai sejumlah alat peraga kampanye.

"Kami ingatkan kepada Bacaleg di Lampung Selatan agar tidak mencuri start sebelum memasuki tahapan kampanye. Hal ini di beberapa wilayah sudah ada alat peraga kampanye beberapa Bacaleg memasang alat peraga yang berlogo parpol dan ada nomornya," kata Kordiv PHL Bawaslu Lampung Selatan, Iwan Hidayat, Minggu (26/8/2018).



Dia mengatakan aturan yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi yang melanggar tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Dalam KPU itu disebutkan kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. kampanye pada tanggal tersebut dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga kampanye. Sedangkan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019," ujarnya.

Mengenai sanksi bagi yang melakukan kampanye sebelum tahapan dimulai, kata Iwan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 492.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000," ujarnya.

Selain itu, Iwan juga berharap masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif mengawasi pelanggaran partai politik yang melakukan kampanye sebelum waktunya. Namun, masyarakat diminta tidak bertindak sendiri dengan mencopot alat peraga yang mereka anggap melanggar.

"Masyarakat cukup laporkan ke kami. Sebab yang berwenang adalah Satpol PP dalam melakukan penertiban. Bawaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, sehingga ketika menertibkannya sesuai prosedur," katanya.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR