KALIANDA (Lampost.co)--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Rakor Stakeholders Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (20/4/2018). 
Kegiatan itu bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur, adil (Jurdil).

Pada Rakor itu dihadiri langsung Sekkab Lamsel Fredy, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar, Akademisi UIN Raden Intan Lampung Idrus Ruslan, Praktisi Pengawas Pemilu Ali Sidik, Polres, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, tokoh pemuda, dan pemangku kepentingan Lampung Selatan.



Pada kesempatan itu, Iskardo P. Panggar mengatakan penyelenggaran Pilgub Lampung 2018 diharapkan dapat diwujudkan secara demokratis. Sehingga, hasilnya nanti dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak.
Dengan pengawasan dan pemantauan Pemilu merupakan suatu upaya untuk menajamin agar proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan asas Pemilu.
"Kita berharap pemilihan kepala daerah bisa berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang. Sehingga nanti akan terpilih pemimpin yang betul-betul lahir dari demokrasi yang sesungguhnya," kata dia yang diamini Kordiv PHL Panwaslu Lamsel, Fakhrur Rozi. 
Dia berharap, agenda pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2018 nanti tanpa adanya kecacatan dalam sistem pelaksanaan demokrasi. Hal itu, lanjutnya, menjadi kepentingan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pesta demokrasi

"Mulai dari pemerintah daearh, apara penegak hukum, partai politik, ormas dan semua lapisan masyarakat bersama-sama memastikan jalannya pilkada ini sesuai dengan amanah Undang-undang, yakni jujur dan adil," katanya.
Sementara itu, Sekkab Lamsel, Fredy mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Lamsel agar tidak terlibat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Juni 2018 mendatang. Hal itu dipertegas sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus arus netral.
"Banyak sekali aturan dan Undang-undang yang mengatur itu. Tetapi yang penting adalah surat edaran Menpan perihal netralitas ASN dan larangan penggunaan aset daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak ini. Maka perlu kita sadari bersama jangan sampai ini kita melakukan pelanggaran terhadap penggunaan aset pemerintah," ujarnya. 

Fredy mengimbau kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, termasuk aparat pemerintahan hingga tingkat desa agar memiliki asas netralitas, yakni setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun.
"Jadi, apapun yang dipengaruhi dari pihak luar kita tidak memihak kepada siapapun. Mudah-mudahan kedepan Lamsel ini netral, tetapi tentunya harus kita awasi bersama jangan sampai nanti para pejabat atau pegawainya yang tidak netral," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR