BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung membuka posko untuk permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan sesuai dengan PKPU 20 tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa, Panwaslu membuka ruang kepada bacaleg yang TMS melakukan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Parpol Peserta Pemilu maupun Bakal Calon Anggota Legislatif.



"Setelah KPU mengumumkan daftar calon sementara, ada ruang bagi parpol melakukan gugatan sengketa kepada Bawaslu bila ada caleg yang masuk DCS karena ada syarat yang belum lengkap," katanya disela fit and propertes Bawaslu Kabupaten/Kota di Grand Anugerah Hotel, Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, Selasa (7/8/2018).

Ia mengatakan bila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan diajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu maksimal 3 hari sejak keputusan/berita acara tersebut dikeluarkan KPU. Tentunya ada persyaratan formil dan materiil yang perlu dilengkapi, apabila berkas yang diajukan belum lengkap akan kami kembalikan dan kami berikan waktu 3 hari untuk melengkapinya.

"Proses sidang sengketa akan berlangsung selama 12 hari kalender yang dimulai dari 2 hari mediasi jika tidak tercapai mufakat maka dilanjutkan 10 hari sidang adjudikasi. Keputusan sengketa oleh Panwaslu bersifat final dan mengikat," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR