SERIUSKAH kita memberantas peredaran narkoba? Pertanyaan ini harus dilayangkan kepada sejumlah instasi pemerintah dan badan usaha milik daerah atau BUMD yang ternyata masih enggan melakukan tes urine terhadap para aparatur dan pegawainya.

Kepala BNNP Lampung Brigjen Tagam Sinaga mengaku sudah mengirim surat ke 36 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi, 10 pemerintah kabupaten/kota, 43 BUMN/BUMD, dan perusahaan swasta dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).



Tiga bulan berlalu, upaya itu tidak mendapat respons balik dari sejumlah lembaga untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, salah satunya lewat tes urine dadakan. Karena tidak ada upaya kooperatif, akhirnya BNNP menjemput bola menyambangi Pemkab Pringsewu dan Mesuji untuk melakukan tes urine.

Langkah BNNP bertepuk sebelah tangan. Semangat pemerintah daerah memerangi narkoba hanya basa-basi alias lips service. Seharusnya pemda dan BNNP bersinergi mencegah dan memberantas narkotika. Uluran BNNP harusnya diterima dengan tangan terbuka dan segera. Jangan biarkan lembaga pemberantasan narkoba ini bekerja sendiri.

Sikap tidak acuh pemda terhadap ajakan BNNP berbanding terbalik dengan fakta lapangan. Baru saja dua PNS Tulangbawang Barat yang tertangkap terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Kasubbag Protokol Pemkab Tubaba Andhika Widya Utama dan staf Dinas Perpustakaan Agus Kurniawan. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Kota Bandar Lampung pada 9 Maret lalu.

Narkoba telah menyentuh level pejabat eselon III dan II, mulai dari kepala bidang hingga sekretaris daerah. Sebelumnya telah diamankan kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Kerawanan Pangan Lampung Utara, kabid Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat, hingga mantan Sekretaris Kabupaten Tanggamus.

Bahkan, publik pernah dihebohkan penemuan bong atau alat isap sabu-sabu di ruang kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Berdasar pada data Lampung Post, selama tahun 2017 ada 11 aparatur sipil negara di Lampura yang terjerat kasus narkotika. Mereka yang ditangkap ini mulai dari tingkat staf biasa hingga pejabat di satuan kerja perangkat daerah.

Saat ini Lampung sudah masuk urutan kedelapan untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Angka ini harus menjadi pelecut semua pihak, terutama kepala daerah untuk memastikan tidak ada pencandu dan pengedar di lingkup birokrasinya. Bagaimana birokrasi bisa berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk warga jika sudah terjerumus dalam buai narkotika.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan aparatur sipil tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa apalagi hanya sebatas imbauan. Karena virus narkoba telah mengakar kuat di kalangan amtenar. Tes urine hanya menjadi salah satu langkah pencegahan, pejabat di tingkat SKPD juga harus mensyaratkan untuk memiliki langkah konkret dalam melakukan pemberantasan, buka hanya sekadar bebas narkotika.

Upaya yang lain tentu saja dengan memberikan hukuman tegas terhadap PNS yang diketahui menjadi pengguna dan pengedar narkotika. Selain sanksi etik, hukuman pidana yang memberikan efek jera harus diberlakukan terhadap pelayan masyarakat yang menistakan dirinya dengan narkotika.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR