BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum dapat mengajukan pencairan dana kelurahan tahap kedua ke pemerintah pusat, karena masalah administrasi ataupun laporan pertanggungjawaban dari kelurahan yang belum lengkap. 
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Trisno Andreas mengatakan, bahwa saat ini seluruh kelurahan sedang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Kelurahan tahap pertama. 
 
"Syarat untuk mencairkan dana tahap kedua tersebut semua kelurahan harus lengkap laporan pertanggungjawaban dana tahap pertama," ujarnya, Jumat (12/7/2019). 

Trisno menerangkan, dana kelurahan tahap dua sebenarnya sudah di alokasikan namun untuk pencairan semuanya harus sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengharuskan setiap kelurahan melaporkan hasil pekerjaan setelah mendapatkan dana tahap pertama. 
 
Dari 20 Kecamatan di Bandar Lampung baru satu kecamatan yang kelurahannya sudah selesai semua laporan pertanggungjawabannya. 
 
"Setelah koreksi-koreksi masih banyak kelurahan yang salah dan harus melakukan perbaikan laporannya maka kami kembalikan berkasnya dan hanya kelurahan dari Kecamatan Tanjung Karang Barat (TKB) yang sudah selesai semua laporannya," kata Trisno. 
 
Apabila laporan pertanggungjawabannya kurang lengkap dan tidak sesuai dengan pedoman yang seharusnya hingga batas waktunya, maka dana kelurahan tahap kedua tidak dapat dicairkan. 
 
"Ini kan deadline pusat Agustus, jadi mereka yang belum selesai hingga bulan itu kami tinggalkan," tegas dia. 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR