KRUI (Lampost.co) -- Kepala Bappeda Pesisir Barat Zukri Amin, melalui Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Ikrom, mengatakan di tahun 2019, pihaknya merencanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan nilai inflasi yang terjadi di kabupaten Pesibar.

"Selama ini kami terkendala, karena belum ada kerja sama dengan BPS. Nah, di tahun 2019 hal ini akan diwujudkan. Dengan demikian bisa diketahui berapa nilai inflasi yang terjadi di Pesisir Barat dan bagaimana penanggulangannya," kata Ikrom,di sela rapat pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2019, antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badang anggaran DPRD Pesisir Barat, Kamis (23/8/2018).



Penyebab Inflasi daerah, kata dia, dipengaruhi banyak faktor diantaranya bisa diakibatkan kelangkaan BBM, inflasi dalam skala nasional berpengaruh terhadap inflasi daerah, kelancaran distribusi barang dan jasa, termasuk kelangkaan gas elpiji dan lainnya, dapat mempengaruhi merosotnya nilai mata uang terhadap harga barang dan jasa (inflasi).

"Contohnya inflasi terjadi karena kelangkaan BBM, kan kami bisa rapat dengan para pihak terkait pada tingkat kabupaten atau mengkoordonasikan kepada pemprov,  atau langsung ke pihak Pertamina, bagaimana jalan keluar agar distribusinya dan stoknya cukup," jelas Ikrom.

Selama ini kata pihaknya memiliki data tentang nilai inflasi yang terjadi di Pesisir Barat, namun sifatnya masih sebatas asumsi karena belum melibatkan BPS. Dengan adanya program kerja sama dengan BPS, maka nilai yang nantinya muncul merupakan data resmi dan menjadi patokan pemerintah daerah.

"Sebab data yang diakui yaitu versi BPS. BPS juga membuat nilai inflasi yang ada melalui perhitungan banyak faktor," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR