BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Rumah pejabat baik yang sudah pensiun maupun masih menjabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung, ternyata banyak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan Enggal dan Pahoman Bandar Lampung.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung, Yanwardi, mengatakan terdapat belasan rumah yang dimiliki sekitar lima sampai enam pejabat yang tidak membayar pajak, atau menunggak. “Iya benar ada rumah pejabat yang menunggak, mereka belum bayar PBB. Kami sudah lakukan pendekatan dengan melalui petugas pajak di UPT dan camat tapi tidak berhasil,” kata Yanwardi di ruang kerjanya Kamis (23/8/2017).



Rata-rata rumah di wilayah tersebut berukuran besar. Tunggakan pajak bisa mencapai 5 tahun dengan nilai pajak PBB mencapai Rp10 juta pertahunnya. “Ada yang satu rumah itu bisa Rp50 juta belum dibayar. Ya kami minta supaya Wajib Pajak ini membayar dan membantu pembangunan dikota Bandar Lampung yang mereka tinggali,” imbuhnya.

Namun tak semua pejabat atau eks pejabat di lokasi tersebut enggan membayar pajak.

Sebelumnya, pihaknya juga menggelar sosialisasi dan pembekalan terkait masalah Pajak PBB dan BPHTB kepada UPT Pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini baru menembus target 50 persen. “Harapannya dari sosialisasi ini kesadaran masyarakat cepat bayar PBB, pajak hotel dan restoran yang dikelola pemkot. Karena realisasi sudah mencapai 50 persen lebih,” tutupnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR