KALIANDA (Lampost.co) -- Pemerintah Kecamatan Palas, Lampung Selatan, meminta kepada seluruh Aparatur desa se-Kecamatan Palas agar mendata lampu penerangan jalan (LPJ). Pasalnya, terdapat ratusan titik LPJ yang dipasang secara swadaya atau tidak resmi.

Hal itu diungkapkan Camat Palas, Rika Wati saat Rakor Kecamatan Palas di Aula Way Pisang Kantor Camat setempat, Selasa (13/11/2018). Dia mengatakan banyaknya LPJ tidak resmi mengakibatkan Pemkab Lamsel memiliki tunggakan ke PLN sebesar Rp12 miliar. 



"Untuk itu, kami minta kepada seluruh Kepala Desa agar dapat mendata seluruh LPJ dipasang secara ilegal yang ada di desa. Sebab, berdasarkan data dari PLN jumlah LPJ di Kecamatan Palas yang resmi sebanyak 194 titik dan swadaya 395 titik," katanya. 

Rika menambahkan jika Pemerintah Desa menganggarkan pemasangan LPJ melalui anggaran dana desa (DD), maka desa wajib berkoordinasi dengan PLN, khususnya rayon Palas. Hal itu dilakukan agar tidak membebani Pemkab Lamsel.

"Harapan kami harus berkoordinasi dulu dengan PLN. Bila perlu LPJ itu kasih Kwh agar pemasangannya tidak ilegal. Kemudian, desa wajib menganggarkan untuk tagihannya setiap bulan," katanya. 

Kepala Desa Sukabakti, Yato Suyato, mengatakan sejauh ini mereka tidak tahu mana LPJ yang resmi dari PLN dan mana yang swadaya. Sebab, pemasangan LPJ yang ada dipasang langsung oleh pihak PLN. 

"Kami bingung mana yang resmi dan mana yang ilegal. Sebab, semua LPJ yang ada itu semua pegawai PLN sendiri yang pasang. Dari mana kami bisa tau itu ilegal atau tidak," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR