PERMASALAHAN keabsahan hak kepemilikan lahan atau bangunan kerap menimbulkan sengketa saat jual beli properti, tanah, atau rumah. Oleh karena itu, sertifikat amatlah penting untuk mendukung legalitas aset yang kita miliki.

Sertifikat tanah merupakan hal mendasar untuk menyelesaikan berbagai sengketa lahan. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat ialah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat ini dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah. Namun, acap pengurusan pembuatan sertifikat tanah atau bangunan ini pun cukup rumit.



Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut menjadi bancakan bagi oknum-oknum tertentu, baik dari pemerintah daerah maupun BPN, untuk melakukan pungutan liar (pungli). Seperti yang terjadi di Kelurahan Sukaramebaru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Oknum lurah setempat diduga melakukan pungli pada warga yang hendak mengurus sertifikat tanah. Warga dikenai biaya pengurusan sporadik atau surat keterangan tanah sebesar Rp2 juta.

Padahal, menurut Ombudsman, pengurusan sporadik atau surat keterangan tanah (SKT) merupakan layanan yang tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, jika warga yang mengurus sporadik dikenai biaya, segala biaya yang ditimbulkan menjadi ilegal. Artinya, yang dilakukan oknum lurah merupakan pungli dan termasuk sebagai tindakan pidana.

Pungli pengurusan sertifikat tanah bukanlah pertama kali ini. Di beberapa daerah di Indonesia pun pernah terjadi, seperti di Jambi dan Banjarmasin.

Menurut data Satgas Saber Pungli, pungli pada pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, sertifikat tanah, dan lalu lintas memang menjadi temuan terbanyak. Dalam periode Oktober 2016 hingga Oktober 2018, Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pungli hingga 8.424 kasus.

Minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi pertanahan menjadi tugas instansi terkait dan pemerintah. Bisa jadi BPN kurang sosialisasi mengenai prosedur pengurusan sertifikat. Masyarakat pun sebaiknya lebih aktif untuk mencari tahu, apalagi di era digital saat ini informasi dengan mudah didapat.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 35 Tahun 2016 menyatakan pengurusan surat tanah dapat dilakukan langsung ke kantor BPN. Jika masyarakat telah memahami aturan itu, semestinya tidak lagi menjadi korban pembodohan oknum-oknum culas.

Satgas Saber Pungli pun harus mampu memperbaiki fungsi pelayanan mengingat tim ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memberantas pungli di berbagai lini pelayanan publik. Masyarakat juga harus berani melaporkan temuan-temuan pungli atau dipaksa membayar dalam pembuatan sertifikat tanah.

Oknum-oknum yang melakukan pungli pun sebaiknya tidak dibiarkan, mengingat ini masuk ranah pidana. Pembiaran pungli hanya akan membuat tindakan korupsi terus berlanjut. Padahal sejak era reformasi kita sudah menggaung-gaungkan tekad memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR