KRUI (Lampost.co)--Bakal calaon legislatif mantan narapidana meminta KPU Pesisir Barat memiliki kebijakan aturan dan pertimbangan agar   meloloskan mereka untuk untuk tetap ikut dalam pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019.

Seperti yang dikatakan Farid Wijaya, Bacaleg Pesisir Barat dari partai Demokrat. Ia mengakui dirinya sebelumnya memang pernah tersangkut pidana gratifikasi, putusan pengadilan Ia memvonisnya dua tahun.
"Tetapi  hak politik saya tidak dicabut, boleh dipilih dan memilih,  masa hukuman saya dibawah lima tahun, KPU Pesisir Barat seyogianya tidak berhak mencoret bacaleg saya,  saya masuk dapil dua kecamatan Pesisir Selatan dan Ngambur," kata Farid,  senin (13/8/2018).



Dirinya telah menyampaikan hal itu kepada KPU Pesisir Barat,  agar dapat meloloskan dirinya sebagai bacaleg untuk ikut pileg 2019. Apalagi kata dia,  sesuai dengan pemberitaan di salah satu media, bacaleg dengan kasus serupa di tataran pusat kemungkinan masih dapat lolos ikut pileg 2019.
"Sekarang kan masih proses pengaduan keberatan (agar dilakukan revisi putusan bacaleg mantan pidana korupsi dapat ikut pileg-red) ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan itu masih proses belum ada putusan. Waktu itu vonis saya dua tahun saya jalani delapan bulan karena ada pembebasan bersyarat. Di konsideran putusan saya,  suap menyuap,  tetapi waktu itu tidak ada penyuapnya, mestinya diproses hukum semua penyuap dan disuap,  tetapi kenyataannya tidak ada penyuapnya. Waktu itu saya merasa  betul betul korban,  ada rekayasa pembunuhan karakter," paparnya.
Ia menlanjutkan bahwa gratifikasi masuk kelompok korupsi. saya minta keadilan hak politik saya.  Tidak boleh saya ikut pileg seharusnya batal demi hukum, " kata Farid,  yang  menjabat sekretaris satu panitia pemekaran Pesisir Barat waktu itu, dan saat ini merupakan ketua LSM Lembaga pengawas pembangunan daerah (LPPD),  kabupaten Pesisir Barat.  

Dikonfirmasi Komisioner KPU divisi teknis dan hubungan masyarakat Jefri, Senin (13/8/2018), mengatakan pihaknya hanya menjalankan aturan yang ada, dan sampai saat ini tidak bisa meloloskan bacaleg yang pernah tersandung kasus predator anak, korupsi dan narkoba. 

"Jadi sifatnya ini wacana. KPU kabupaten adalah pelaksana tugas KPU RI, PKPU nomor 20 tahun 2018, dengan jelas menolak untuk mantan terpidana korupsi dan lainnya seperti yang diatur.  Kalau ada pengajuan keberatan ke MA dan MK, itu merupakan ranah lembaga lain. Di Lampung Barat dan kabupaten lain juga seperti kami di sini,  jelas ditolak semua.  Entah kalau nanti ada perubahan instruksi dari KPU pusat tentang hal ini,  tentu kami laksanakan sesuai aturannya, sesuai instruksi KPU pusat selanjutnya.  Di pesisir barat ada dua bacaleg dari Demokrat dan PDIP yang tercoret," ujarnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR