BAHASA merupakan alat komunikasi. Namun, dalam wilayah politik, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukuhkan, menunjukkan, mempertahankan, bahkan memanipulasi demi kepentingan kekuasaan.

Kenyataan tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Orwell (1945) melalui karyanya, Animal Farm, memaparkan bahasa dapat berfungsi sebagai alat propaganda dan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Bahasa telah berubah fungsinya menjadi alat kepentingan penguasa yang kadang secara ekstrem dimanfaatkan untuk memanipulasi demi kepentingan penguasa.



Pada masa Orde Baru, bahasa digunakan penguasa untuk kepentingannya. Eufemisme kerap digunakan penguasa saat itu untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak enak didengar dari hadapan publik, misalnya busung lapar dihaluskan dengan sebutan gizi buruk. Pemanfaatan kata ini bertujuan menutupi kegagalan kinerja pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kesehatan.

Contoh lainnya adalah penyesuaian harga yang merupakan kata penghalus untuk menutupi realitas kenaikan harga. Penggunaan kata ini bertujuan memberikan perasaan penerimaan masyarakat terhadap kenyataan kenaikan harga BBM.  

Selain sebagai alat untuk mewujudkan kekuasaan atau kepentingan penguasa, bahasa juga dapat menggambarkan terwujudnya relasi kekuasaan, yaitu hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang diatur oleh penguasa dalam suatu sistem. Pihak penguasa memiliki hak untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga suatu sistem agar sistem tersebut tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, pihak yang diatur memiliki hak untuk diberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam sistem tersebut.

Ditinjau dari segi kewajiban, penguasa berkewajiban mengawasi dan mengatur suatu sistem agar dapat berlangsung tanpa kendala. Tentu saja hal ini memerlukan kerja sama dengan pihak yang diatur. Pihak yang diatur memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ditentukan penguasa. Oleh karena itu, kerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama akan tercapai melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik terwujud dari penggunaan bahasa penguasa terhadap bawahannya atau sebaliknya.

Namun, kadang penguasa justru menggunakan bahasa sebagai alat untuk melanggengkan, menindas, bahkan menghancurkan bawahannya. Penggunaan bahasa untuk menunjukkan relasi kekuasaan pada tingkat pemerintahan terlihat, misalnya, pada penggunaan kata pemberontak. Kata itu memiliki konotasi negatif yang merepresentasikan pihak bersalah. Kata pemberontak digunakan pemerintah untuk menunjukkan pihak yang melawan kepada pemerintah. Sementara itu, pihak pemerintah merepresentasikan pihak yang benar.

Relasi kekuasaan juga terlihat pada penggunaan label-label yang menunjukkan identitas kelompok dalam dunia perpolitikan. Relasi ini dimaksudkan bukan untuk saling menguasai satu pihak dengan pihak lainnya, melainkan digunakan untuk memperoleh dukungan atau merendahkan pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Misalnya, pada tahun 2014 dalam pemilihan presiden terdapat semboyan “Jokowi adalah kita”.

Semboyan ini digunakan untuk mendapatkan dukungan dan rasa simpati masyarakat luas terhadap Jokowi sebagai calon presiden RI. Pemilihan kata kita menyiratkan adanya kesamaan, kebersamaan, dan kelekatan figur Jokowi dengan masyarakat sebagai calon pemilihnya.

Sebaliknya, relasi kekuasaan dalam pertarungan politik diwujudkan melalui penggunaan kata-kata yang menunjukkan perlawanan satu pihak dengan pihak lainnya dengan cara merendahkan pihak lawan melalui pemberian julukan. Contohnya, dalam konteks saat ini, pilihan kata dalam pelabelan muncul untuk menunjukkan relasi kekuasaan yang berkaitan dengan identitas kelompok. Pelabelan ini bertujuan membuat perbedaan atau pemisahan, misalnya intoleransi versus toleransi, kebinekaan versus radikal, Pancasila versus anti-Pancasila, dll.

Pemanfaatan bahasa dalam relasi kekuasaan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi bahasa dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Di sisi lain, bahasa dapat menjadi alat yang dapat melemahkan, menekan, bahkan menghancurkan pihak yang dikuasai.

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pihak pemegang kekuasaan untuk dapat memilih kata-kata yang bersifat melekatkan, mendekatkan, dan menyatukan antara pemegang kekuasaan dan pihak yang diaturnya sehingga fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dapat dikembalikan. Bahasa tidak lagi semata-mata untuk kepentingan politik kelompok penguasa, tetapi menjadi alat untuk memfasilitasi hubungan yang baik antara penguasa dan yang diaturnya. 

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR