KRUI (Lampost.co) -- BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Lampung Tengah melakukan audiensi dengan Bupati Peisisir Barat didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat membahas jaminan sosial tenaga kerja bagi aparat desa di Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Pesisir Barat, Kamis (21/2/2019) lalu itu membahas terkait jaminan sosial para aparat desa yang belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum publik yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengelola jaminan sosial tenaga kerja.



Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah, Widodo menjelaskan manfaat menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan bahwa untuk jaminan sosial para aparat desa telah diataur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Premendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

Dia menjelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat poin yang menjelaskan di dalam pengelolaan keuangan tersebut sudah termasuk dengan dana untuk perlindungan jaminan sosial para aparatur desa. Disamping itu juga setiap peserta akan mendapatkan manfaat yang BPJS Ketenagakerjaan berikan.

"Seperti perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dimana peserta akan dilindungi dari mulai berangkat kerja, selama dia bekerja sampai dengan kembalinya si tenaga kerja ke rumah. Apabila terjadi kecelakaan, BPJSTK akan tanggung biaya perobatan sampai dengan sembuh. Ada juga program Jaminan Kematian (JKM) yang dimana apabila peserta kita meninggal dunia maka ahliwarisnya akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp24 juta,” ujar Widodo.

Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal merespon baik maksud dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat dalam menjelaskan program-program dari BPJS Ketenagakerjaan dan aturan dalam perundang-undangan tentang jaminan sosial. “Saya ingin ini di sosialisasikan kepada seluruh aparatur desa agar mereka semua paham, sehingga pemahaman terkait BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya semua tidak saling tumpang tindih,” ujarnya.

Bupati mengharapkan BPJS Ketenagakerjaan dengan segera menyurati untuk penjadwalan kegiatan sosilaisasi tersebut, karena Bupati ingin seluruh aparatur desa mengerti dan sadar akan jaminan sosial.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR