PANARAGAN (Lampost.co) -- Peraturan tiyuh/desa (Perdes) merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembangunan tiyuh. Sekaligus menjadi penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki tiyuh yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menghindari kesalahan dalam perumusannya, Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggagas berdirinya Klinik Konsultasi Hukum Peraturan Tiyuh yang diharapkan dapat menjadi rujukan seluruh kepala tiyuh sebelum menetapkan peraturan tiyuh.



"Klinik ini nantinya akan melayani konsultasi hukum terkait perencanaan, perumusan, tata naskah, pembahasan, evaluasi, klarifikasi dan fasilitasi peraturan di tiyuh," kata, Sofyan Nur, kepala bagian (Kabag) Hukum setempat Minggu, 18 Agustus 2019.

Klinik Konsultasi Hukum Peraturan di tiyuh akan melayani konsultasi secara langsung di Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Tubaba atau melalui SMS/call center, WhatsApp, email, maupun melalui website. "Mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan gagasan inovasi ini segera terwujud dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah tiyuh dan masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR