JAKARTA (Lampost.co)-- Penyidk Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir sebagai tersangka. Dia terjerat kasus pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua. Penetapan tersangka Bachtiar dibenarkan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga. "Ya," kata Daniel singkat saat dikonfirmasi, Selasa, (7/5/2019).

Terkait kasus ini, Bachtiar bakal diperiksa sebagai tersangka. Penyidik memanggil Bachtiar untuk didengar keterangannya pada Rabu, 8 Mei 2019. "Betul (ada pemanggilan Bachtiar)," imbuh Daniel. Kasus yang menjerat Bachtiar sudah bergulir sejak 2017. Bachtiar sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Bachtiar diduga menggunakan dana di Yayasan Keadilan untuk Semua untuk kepentingan pribadi. Namun, hal ini pernah dibantah. Usai diperiksa pada 10 Februari 2017, Bachtiar membantah menyelewengkan dana umat.



Dia mengaku dana yang terkumpul itu terpakai jelas untuk sejumlah kegiatan. Bachtiar menjelaskan, dana yang terkumpul selama ini terpakai untuk konsumsi massa yang ikut unjuk rasa. Dana juga digunakan buat pengobatan korban aksi 411 di Jakarta yang luka-luka. "Kemudian untuk informasi, pasang spanduk, baliho, dan operasional," kata Bachtiar di Gedung Bareskrim, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat 10 Februari 2017. Sebanyak Rp700 juta dari uang yang terkumpul disumbangkan untuk korban bencana di Aceh dan Sumbawa. Lalu, sebanyak Rp500 juta untuk korban bencana di Aceh, Rp200 juta lainnya di Sumbawa. "Jadi dananya kembali ke umat lagi," ucap Bachtiar. Dana yang dikelola GNPF berasal dari Rekening Yayasan Keadilan untuk Semua berjumlah Rp3 miliar. Bachtiar menyebut, dana itu belum terpakai semua. "Kita rawat betul dana itu. Dibandingkan dana politik untuk merawat massa sebanyak itu, ini terlalu kecil," ungkap Bachtiar.

Bachtiar membantah menyelewengkan dana. "Kita enggak ada yang mengambil atau pemindahan hak. Enggak ada sama sekali," tegas Bachtiar. Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 jo Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP jo Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR