BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bakal Calon Angota Legislatif (Bacaleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, nakoba dan pelecehan seksual menjadi contoh buruk dalam proses demokrasi jelang pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang

"Bila mencermati beberapa putusan adjudikasi Bawaslu yang menerima bacaleg baik itu legislatif dan DPD, ini merupakan presiden buruk terkait proses demokrasi yang tengah berlangsung," kata pengamat politik dan hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto kepada Lampost.co, Minggu (2/9/2018).



Dia mengatakan bahwa caleg-caleg yang bermodal sosial dan finansial yang telah melekat cacat syarat secara hukum yang kini berjuang untuk kembali menjadi penyelenggara negara tentu sangat bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Secara hak, benar mereka punya hak politik dan secara integritas mereka sudah  tidak memenuhi syarat lagi. Tentu hak mereka untuk dipilih telah terkurangi dengan mereka sudah pernah terjerat perkara hukum," katanya.

Selanjutnya itu ia mengatakan untuk itu para caleg yang mantan terpidana, korupsi, bandar narkoba dan kejahatan anak, harus mempertimbangkan hal tersebut untuk tidak memaksakan agar dipenuhi. Ia mengatakan semua pihak harus menyadari bahwa negara ini membutuhkan penyelenggara yang berwibawa, bermartabat, berintegritas dan bertanggung jawab. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara harus konsisten melaksanakan PKPU 20/2018 dan PKPU 26/2018.

"Saya berharap KPU harus "mengeyampingkan" hasil putusan adjudikasi bawaslu yang menerima gugatan caleg koruptor tersebut. KPU harus konsisten mengawal aturan yang telah mereka buat. Karena publik menghendaki caleg yang bukan mantan koruptor, narkoba dan kejahatan seksual anak," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR