BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bakal Calon anggota legislatif (bacaleg) yang maju dalam kontelasi pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang dituntut untuk jujur dan terbuka mengenai track record perjalan hidupnya. Apabila ada bacaleg yang pernah terlibat permasalahan pidana, maka diwajibkan untuk mengumumkannya kepada publik.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan bagi bakal calon anggota legislatif yang pernah terlibat kasus pidana harus terbuka dan jujur mengumumkannya kepada publik baik itu terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara,



"Di dalam PKPU 20/2018 Pasal 7 menyebutkan bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup," katanya kepada Lampost.co, Minggu (26/8/2018).

Dia mengatakan bagi bacaleg yang pernah terpidana ringan (culpa levis) atau terpidana yang tidak ditahan atau dikurung maka bacaleg tersebut harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak menjalani pidana dalam penjara.

Kemudian melampirkan surat dari pemimpin redaksi media massa yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana. Lalu melampirkan juga bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa tersebut.

"Sementara untuk bacaleg yang mantan terpidana yang pernah ditahan, hampir sama seperti mantan terpidana ringan. Namun ditambahan dengan melampirkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata Mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara ini.

Tio juga mengatakan setelah proses klarifikasi kemudian melakukan kajian dan penelitian, namun bacaleg tidak melengkapi persyaratan tersebut maka pihak KPU akan menyatakan bahwa bacaleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) dan mempersilahkan kepada yang bersangkutan melakukan ajudikasi di Bawaslu.

"Semua bacaleg harus paham terkait persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Apabila tidak melengkapi syarat maka dinyatakan TMS. Masyarakat juga dipersilahkan memberikan tanggapan dan masukan," katanya.

Saat ini pihak KPU memasuki tahap klarifikasi kepada partai politik terkait adanya laporan dan tanggapan masyarakat terhadap bacaleg yang bersmasalah. Kemudian jawaban klarifikasi dari parpol ditunggu sampai 31 Agustus 2018. Pleno KPU untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak pada 1-3 September 2018. Penetapan DCT pada 21 -23 September 2018.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR