KEKUASAAN itu cenderung korup. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Adagium klasik ini hingga kini tidak terbantahkan kebenarannya. Hal inilah yang kini menjangkiti sebagian besar penguasa di negeri ini.

Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Korupsi kerap mengiringi perjalanan penguasa. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi. Pertalian keduanya menciptakan persekongkolan busuk nan merusak.



Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa korupsi merusak sendi-sendi pemerintahan di republik ini. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, sejak 2004 hingga Desember 2017, terdapat lebih dari 392 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Bahkan pada 2018, tindak pidana korupsi oleh kepala daerah tidak juga surut bahkan kian merajalela. Teranyar adalah kasus Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Jumat (27/7/2018) dini hari, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung itu menjadi penggenap 20 kepala daerah yang kini diproses KPK. Ia menjadi kepala daerah keenam dari Bumi Ruwa Jurai yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Sebelum Zainudin Hasan, Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan lebih dahulu mengenakan rompi tahanan KPK. Dua kepala daerah lain tersangkut rasuah adalah mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad (2011) dan mantan Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa (2013).

Kita prihatin, bahkan amat prihatin atas fenomena ini. Korupsi jelas musuh besar pembangunan. Korupsi adalah penghambat paling nyata kemajuan suatu daerah. Korupsi tidak hanya menghambat, tetapi dapat menurunkan kualitas pembangunan.

Korupsi menyebabkan berbagai anggaran proyek untuk orang banyak dikebiri. Lantaran korupsi, berbagai proyek yang seharusnya dimanfaatkan sebenar-benarnya bagi kemaslahatan publik menjadi bancakan para oknum pejabat dan kroni-kroninya.

Telah menjadi rahasia umum berbagai proyek di pemerintahan daerah beraroma korupsi. Untuk mendapatkan proyek di lingkungan pemda, pihak rekanan tidak segan-segan menyuap atau memberikan uang terima kasih alias fee proyek.

Suap atau fee proyek itulah yang kini menjadi bumerang bagi Bupati Lampung Selatan. KPK menyatakan Rp700 juta yang diamankan OTT kali ini adalah “uang” muka dari empat proyek yang didapatkan pihak rekanan senilai Rp2,8 miliar.

Kita semua telah sepakat korupsi adalah kejahatan luar biasa dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Setiap penguasa atau tokoh politik pasti mengaku antikorupsi. Tidak ada satu pun dari mereka yang menolak upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, kala memasuki gelanggang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum legislatif semuanya mengaku siap memerangi korupsi. Tanpa ragu mereka berkampanye antikorupsi dengan penandatanganan pakta integritas antikorupsi sebagai bukti.

Namun kenyataan jauh panggang dari api. Janji tinggal janji. Pakta integritas hanyalah macan kertas. Korupsi yang merajalela di tengah-tengah penguasa mencerminkan perilaku mereka acap tidak sejalan dengan ucapan dan komitmen.

Karena itulah, memerangi korupsi tidak cukup dengan janji dan komitmen tertulis. Kongkalikong proyek adalah biang korupsi.  Upaya paling nyata membabat praktik korupsi adalah menciptakan sistem pengelolaan proyek yang transparan dan fair.

 

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR