BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Nata Irawan menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepada Kepala Daerah yang tidak mencairkan dana desa. 

"Dana desa tahap II kan sudah kami cairkan ke seluruh Provinsi di Indonesia, jadi ketika sampai di pemda jangan sampai tidak dicairkan," kata dia saat menghadiri launching peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa di Gedung Graha Mandala Alam, Bandar Lampung, Rabu (18/7/2018).



Menurutnya, Kepala Daerah yang telah diberikan amanah oleh pemerintah pusat wajib mencairkan dana desa. Namun, jika memang kelengkapan berkas pencairan belum lengkap, pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ke desa yang belum menerima pencairan dana desa. 

Ditegaskannya, bagi Bupati atau walikota yang masih nekat menahan dana desa tersebut tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi berat. 

"Tentunya akan kita panggil dan diberi sanksi tegas yaitu pemecatan, karena ini sudah masuk tindakan korupsi, " kata dia.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR