BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) --Kepala desa (kades)/kepala kampung/kepala pekon/peratin se-Lampung takut dibui terkait kesalahan dalam tata kelola dana desa (DD). Untuk itu, kejaksaan se-Lampung menggelar sosialisasi penyaluran dana program itu ke 2.640 penentu kebijakan di struktur pemerintahan terendah itu, Kamis (24/8/2017).

Untuk diketahui, setidaknya ada sejumlah polemik dalam penggunaan DD di Lampung. Hal itu membuat keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan yang menunda pencairan dana selanjutnya. Keterlambatan itu dipicu kekhawatiran pamong desa akan kesalahan dalam pelaporan atau pengelolaan dana yang dapat berujung penjara.



Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) Lampung Leo Simanjuntak mengatakan kegiatan itu untuk memberi pengetahuan setiap kepala desa di Lampung. Supaya tidak salah dalam menggunakan anggaran dari APBN itu yang berujung masuk bui.

"Dana tersebut untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di setiap desa. Sebelum terjadi dan semakin banyaknya kepala desa yang terjerat hukum, kejaksaan turun melakukan sosialisasi," kata Leo saat diwawancarai Lampost.co, Rabu (23/8).

Menurut Leo, kegiatan itu juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia yang tujuannya agar kepala desa jangan takut terhadap penggunaan dana desa atau ancaman oknum yang meminta dana tersebut. Karena di dalamnya ada TP4D dari kejaksaan yang melakukan pengawasan ketat. "Jadi tidak perlu takut jika ada tuduhan penyalahgunaan anggaran atau ancaman, segera laporkan ke kami," ujarnya.

Leo juga menjelaskan dari hasil penyelidikan intelijen, penyimpangan dana desa bukan hanya dilakukan oknum kades, melainkan ada oknum-oknum preman yang sengaja meminta dana itu kepada kepala desa. "Hal seperti ini yang harus dihindarkan. Kades jangan takut, intelijen sudah turun melakukan pemantauan," kata dia.

Kepala Kejari Lampung Barat Alex Rahman menargetkan pelaksanaan pengelolaan dana desa di daerahnya 2017 zero atau tidak ada kesalahan. "Kejaksaan terus awasi pelaksanaan dana desa di Lampung Barat, moto saya pengelolaan dana desa zero (nol) kesalahan dalam pengelolaannya," kata Alex Rahman, kemarin.

 

Bisa Disetop

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) Lampung, melalui Koordinator Provinsi Wilayah (KPW) II Mashuri, mengingatkan kades segera menyikapi maraknya pemberitaan kegagalan pengelolaan DD dengan melakukan perbaikan tata kelola penggunaan DD. Sebab, ada pihak yang sengaja memunculkan opini tentang kegagalan program DD.

"Jika melihat baik dari media cetak maupun elektronik, ada semacam penggiringan opini yang ingin menyimpulkan program dana desa ini gagal memberikan perubahan kepada desa. Jika nanti pengelolaan dana desa dianggap tidak baik, mungkin cepat atau lambat program ini akan disetop," kata Mashuri saat kunjungan kerja ke Tulangbawang Barat (Tubaba), kemarin. (RIP/WID/NAS/TOR/CK11/R5)

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR