KOTABUMI (Lampost.co) -- Aliansi Petani Singkong (APS) Kabupaten Lampung Utara meminta pemerintah melalui instansi terkait dapat menekan pemotongan hasil produksi pertanian, singkong yang dipotong sebesar 25%-30% (rendemen) ditingkat pengepul atau perusahaan menerimanya. Pasalnya, kondisi tersebut cukup memberatkan, meski saat ini harga masih dirasa standar di kisaran Rp1.200/kg.

"Yang menjadi persoalan saat ini sebenarnya bukan harga jual singkong, melainkan potongan yang diberikan pada saat penjualan. Mulai dari tingkat pengepul sampai di perusahaan atau pabrik tempat mengolahnya sekalipun. Sehingga hasil yang diterima masih belum sesuai diharapkan, " kata juru bicara APS Lampura, Adi Rasyid menanggapi keluhan petani terhadap rendemen di tingkat pengepul bahkan pabrik disana, Minggu (21/7/2019).



Menurutnya, saat ini ditingkat penjualan pabrik pihak perusahaan telah menerapkan pemotongan sampai dengan 28%. Apalagi ditingkat pengepul yang berada jauh dari perusahaan, sehingga berharap ada kebijakan menurunkan karena akan semakin memperburuk ekonomi masyarakat. Khususnya penduduk disana mengandalkan perekonomian keluarga dengan bercocok tanam tanaman 6-8 bulan panen setiap masa tanamnya itu.

"Belum lagi masalah pupuk, khususnya bersubsidi yang dapat meringankan beban petani itu sulit didapatkan. Sehingga, kalau dihitung-hitung setiap kali panen paling banyak menerima Rp600/kg, bahkan nilai itu semakin berkurang dengan luasan tanam yang sedikit," terangnya.

Apalagi, kata dia, untuk jenis phonska saat ini cukup sulit ditemukan. Mulai dari kios-kios yang menjual, sampai dengan distributor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga menyebabkan harganya selangit, hingga membuat nasib petani semakin tak menentu. "Jangankan dibeli, keberadaannya saja kami tidak tahu ada di mana," tambahnya.

Pihaknya berharap pemerintah dapat tanggap terhadap permasalahan tersebut, sebab jika tidak akan menambah beban masyarakat. Apalagi tanaman perkebunan itu kini sedang banyak digandrungi disana. Khususnya bagi para petani yang tidak memiliki lahan luas.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR