BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung Dedi Hermawan mengatakan pemerintah Provinsi Lampung,  Kabupaten dan Kota harus tegas menindaklanjuti masalah hukum yang dialami Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).  

"Pemerintah harus menyelidiki, klarifikasi,  investigasi, dan evaluasi bahwa kehebohan ini muncul setelah kasus-kasus terjadi di ASN," kata dia sast dihubungi Lampost.co, Jumat (7/9/2018).



Dijelaskannya, dari data yang ada, ribuan ASN yang terlibat Tipikor masih aktif dan menerima gaji adalah bukti buruknya manajemen pemerintahan dalam hal tindaklanjut putusan hukum. 

"Berarti tidak terkontrol, artinya manajemen pemerintahan abai dalam menindaklanjuti putusan hukum dan implikasi dari ketentuan yang ada,"imbuhnya. 

Ketegasan pemerintah semestinya dibuktikan dengan  pemberian sanksi,  pemberhentian, penundaan pejabat ASN sesuai ketentuan.

"Jadi ada kebobrokan dalam pengelolaan ASN yang selama ini ternyata leluasa menjabat,  beraktivitas,  mendapatkan hak yang sama dengan ASN yang tidak bermasalah,"paparnya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR