BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) kepada ASN yang terlibat tipikor. Mekanisme tersebut telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, PP 53 Tahun 2010. 

"Dari ketentuan tersebut, kami akan menyampaikan nama-nama kepada Gubernur dan sanksi akan ditetapkan melalui putus dengan sanksi PDTH," kata Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis kepada Lampost.co, Jumat (14/9/2018).



Baca juga: Ini Dia Nama PNS di Lampung yang Terjerat Kasus Korupsi

Pihaknya, sudah mengantongi nama-nama ASN Koruptor yang sudah inchract di pengadilan. Namun, daftar nama hanya ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung yang menjadi domain melakukan pendataan ASN koruptor. 

"Itu (nama-nama) ASN ada di BKD ya, kita tetap melakukan upaya lah ya untuk melakukan putusan PDTH," ujarnya.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR