JAKARTA (Lampost.co) -- Gubernur Lampung yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, Arinal Djunaidi, menyanggupi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengendalian dan juga pencegahan korupsi di Provinsi Lampung dengan cara melakukan tata kelola aparatur lebih baik.

Hal ini dikatakannya usai bertemu dengan jajaran pimpinan KPK di Jakarta, Rabu (12/6/2019). Menurutnya, pihaknya menerima masukan terkait bagaimana pengendalian dan pencegahan korupsi dari KPK.



"Bagaimana pengendalian, bagaimana pencegahan dan kita juga harus melakukan tata kelola aparatur dengan baik, sebab kalau tidak itu bisa menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu kita sanggupin untuk kedepan agar kita lakukan tata kelola lebih baik," ungkapnya di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Dia mengakui bahwa dirinya dan wakil Gubernur Chusnunia Chalim baru saja dilantik dan terbilang masih baru, jadi belum banyak bisa melakukan hal-hal yang diminta KPK.

"Paling tidak saya dan Wagub ingin menunjukkan ke tauladan agar di kemudian hari, Lampung itu sangat kecil kejadian-kejadian yang menimbulkan ketimpangan. Karena kalau pemimpinnya teladan maka akan turun juga ke bawah," terang dia.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menjelaskan pertemuannya dengan pimpinan KPK bersama tiga Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik diisi dengan diskusi dan masukan khususnya bagaimana Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sepakat bersama sebagai agen pencegahan atau pemberantasan korupsi di daerah.

"Semua sepakat, tadi disampaikan poin-poin area rawan korupsi dan laporan masyarakat di daerah. Tiga gubernur sepakat menjaga, karena mereka punya janji politik pada masyarakat pada kampanye, paling tidak membangun pemerintah bersih dan berencana. Paling tidak menyatakan di daerah kita anti korupsi juga," tuturnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR