Jakarta (lampost.co) -- Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mundur untuk menjaga kepercayaan kepada lembaganya. Dia dinilai tak layak menjabat setelah terseret kasus pelanggaran etik. 

“Sudah ada dari (dorongan mundur) berbagai pihak seperti 96 guru besar. Dan dari situ kita sudah mengharapkan Arief Hidayat bisa menghormati atau tergerak,”  kata Bivitri kepada Medcom.id, Selasa, 13 Februari 2018.

Pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri itu menilai Arief bisa menggerus kepercayaan publik terhadap MK bila ngotot mempertahankan jabatan. Padahal, MK punya tugas besar mengawal konstitusi. 

“Bahaya juga karena MK punya tugas yang penting sekali di dunia demokrasi dan hukum kita,” ujar Bivitri.

MK nantinya yang akan memutuskan hasil sengketa pilkada hingga pilpres. Keputusan MK akan sulit diterima bila dipimpin ketua yang tersandung kasus etik. 

“Apabila legitimasi politik MK menurun, saya khawatir nanti kepercayaan masyarakat secara umum terhadap dunia hukum dan politik menurun,” ungkap Bevitri.

Arief Hidayat diduga telah melobi politik anggota DPR agar dipilih kembali sebagai hakim konstitusi. Ini bukan kasus etik pertama baginya. 

Sebelumnya, Arief juga terbukti telah memberikan katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Dia meminta perlakuan khusus kepada kerabatnya yang menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Tranggalek.

PENULIS

MTVN

TAGS


KOMENTAR