BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Majelis Hakim yang dipimpin Aslan Ainin membacakan penetapan penahanan terhadap Oknum PNS Kesbangpol Lampung Selatan (Lamsel), terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur. Hal tersebut terungkap dalam sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Rabu (21/6/2017).
Menurut Majelis Hakim, pertimbangan penetapan penahanan terbebut demi kepentingan pemeriksaan dengan pertimbangan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti dan mepelancar jalannya persidangan dalam perkara tersebut. “Menetapkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara Wayhui, Lampung Selatan selama sebulan," tutur Aslan saat membacakan penetapan penahanan.

Terdakwa yang merupakan warga Jalan Ratu Dibalau, Gang Seroja, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjungseneng, langsung dilakukan penahanan untuk dijebloskan ke dalam sel tahanan untuk 30 hari kedepan. Selanjutnya, usai menjalani persidangan terdakwa mengatakan keberatan terhadap penetapan penahanan yang dibacakan majelis hakim.



Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sayekti Chandrs, perbuatan terdakwa berawal pada Februari 2016 lantaran terdakwa kesal kepada anaknya sendiri. Karena dirinya beberapa kali memanggil anaknya. Namun tidak didengar oleh anaknya.

Saat itu lanjut JPU, saksi korban Mirza Nouval Ridho baru pulang dari masjid, karena kelelahan korban tertidur sehingga tidak mendengar panggilan dari terdakwa saat itu. Selanjutnya terdakwa menuju kamar korban dan memukul paha sebelah kanan anaknya menggunakan tali pinggang sebanyak dua kali."Bangun lagi kamu itu, bukanya belajar malah tidur, jangan diulangi lagi ya ujar JPU di Persidangan."

Berdasarkan hasil visum repertum lanjut JPU, dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek korban mengalami luka di paha kanan, " pada pemeriksaan seorang anak laki-laki yang berumur 11 tahun, ditemukan pada paha kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas sehari hari (luka ringan). Perbuatan tersebut diatur diancam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Repoblik Indonesia No.23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga," kata JPU.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR