PADA umumnya kegiatan angkon muwarei yang terjadi akibat adanya konflik dimulai dengan kegiatan pendekatan dan negosiasi para pihak yang bermasalah.

Biasanya sebelum sampai ke tahap pengumuman kemuwareian kepada masyarakat luas khususnya masyarakat adat, para tokoh adat telah melakukan pembicaraan antarkeluarga, dengan yang mewakili keluarga merupakan seseorang yang berwibawa dalam keluarga atau biasanya diwakili pihak ketiga yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi dan negosiasi, terlebih lagi bila peristiwa itu ada korban yang meninggal dunia.



Hubungan saudara angkat sifatnya sakral karena dalam pengikraran muwarei itu terkandung harapan, janji suci, sumpah setia, dan akan selalu hidup rukun bersama, baik senang maupun susah. Ikrar dalam adat muwarei ini didasarkan pada hukum adat yang berlaku, atas nama keyakinan, agama (Islam), dan Tuhan Yang Maha Esa secara lahir dan batin.

Pengucapan ikrar muwarei adat ini dilakukan bersama atas kesaksian perorangan dan keluarga besar yang terlibat perselisihan/konflik, para penyimbang adat marga kedua belah pihak, dan penyimbang kelompok pemerintah adat.

Penyelesaian konflik dengan tradisi adat muwarei dalam kehidupan masyarakat adat merupakan strategi pamungkas, setelah menempuh cara-cara dan model pendekatan sosial budaya secara persuasif berdasarkan elemen nilai-nilai sosial nemui nyimah nengah nyappur dalam prinsip piil pesenggiri.

Disebut dalam ikrar dalam adat muwarei melibatkan banyak pihak dan berdasarkan hukum adat yang memiliki daya ikat yang relatif kuat dan sanksi yang cukup berat jika dilanggar. Oleh karena itu, tidak sebarang dilakukan, hanya dalam kondisi mendesak menyangkut ancaman terhadap kerukunan publik saja, acara adat muwarei ini digelar.

Bagi pihak yang telah ber-muwarei atau muwareian harus senantiasa terikat kuat dengan ikrar (sumpah/janji) yang notabene sangat sakral dan agung itu. Salah satu sanksi berat bagi pelanggar ikrar adat muwarei itu, di antaranya dikucilkan dari pergaulan, dikeluarkan dari adat kebuwaian (tidak diakui sebagai warga masyarakat adat), sampai diusir dari tiyuh atau kampung tempat mereka tinggal.

Dengan alasan itu, masyarakat adat Lampung pada umumnya menjadikan tradisi lokal adat muwarei sebagai pedoman strategis dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini biasanya dilakukan secara bertahap berjenjang antarpribadi, keluarga, suku, bahkan tidak tertutup kemungkinan antarkampung atau marga/kebuwaian.

Pada prinsipnya, nilai-nilai kearifan lokal tradisi angkon muwarei merupakan budaya yang menghendaki adanya kerukunan, persatuan, dan kedekatan hubungan kekerabatan tanpa memperhitungkan unsur sedarah seketurunan, suku, ataupun ras tertentu. Tujuannya adalah agar kehormatan diri dan kelompok terselamatkan dari konflik berkepanjangan, agar hubungan perkawinan dan kekerabatan pihak-pihak keluarga besar dapat dipertahankan selamanya.

Dan agar hubungan kebaikan antara pihak yang terkait dengan sumpah angkon muwarei tidak berubah, dengan bagi masyarakat adat Lampung yang memiliki ikatan persaudaraan, cenderung berusaha menghindari perselisihan dalam setiap usaha kerja sama untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, jika prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal angkon muwarei ini dijadikan landasan dalam program pembangunan dapat tercapai pembangunan yang maju, aman, tertib, dan berwawasan budaya. *

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR