SEPTEMBER 2018, pemerintah kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (PNS) atau yang kini istilahnya diubah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Walau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih memberlakukan moratorium penambahan PNS, salah satu tujuan lowongan ini untuk memenuhi kebutuhan guru.



Sesuai dengan Undang-undang No 5/2014 tentang ASN, setiap instansi pemerintah memang wajib menyusun kebutuhan ASN di lingkungan kerjanya. Pasal 56 Ayat (2) menyebutkan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasar pada prioritas kebutuhan.

Untuk itu, sejak Juni 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyusun kebutuhan guru di sekolah negeri. Instansi ini pun mengusulkan adanya tambahan guru ASN yang beralasan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Data dari instansi itu menyebutkan total kebutuhan guru yang berstatus ASN di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang. Sebab, hingga kini jumlah guru sekolah negeri sebanyak 2.114.765 orang, terdiri atas guru ASN 1.378.940 orang, dan guru non-ASN berjumlah 735.825 orang. Itu pun masih ada seorang guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan kelas lainnya.

Pada penerimaan ASN terutama guru dan tenaga fungsional seperti tenaga kesehatan dan lainnya itu, Lampung masuk 85 daerah yang dinyatakan Kemenpan-RB ikut. Namun anehnya, hingga lima hari dari rencana pembukaan lowongan itu, yakni 16 September 2018, Lampung belum juga bisa memastikan jumlah PNS yang akan diterima.

Secara nasional, angka kuota CPNS 2018 sudah dipastikan 238.015 orang. Namun, Lampung masih diminta bersabar menunggu kepastian itu pada rapat hari ini (Senin, 10/9) atau Selasa (11/9). Padahal, menurut data Statistik Perguruan Tinggi 2017, di Lampung ada 19 sarjana lulus pada tahun itu dan bersiap menyongsong lowongan kerja itu.

Tentunya alumnus perguruan tinggi itu menunggu kepastian angka yang bakal diperebutkan menjadi amtenar. Belum lagi mereka yang honorer bersiap mengambil bagian kuota yang belum juga pasti itu. Jangan sampai ketidakpastian angka ini menjadi celah korupsi suap, nepotisme, dan kolusi dari mereka yang berwenang.

Bahkan di tengah ketidakpastian angka itu, tentu ada saja oknum yang melakukan hal menyimpang untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menipu. Penerimaan calon amtenar terutama guru ini sebaiknya seterbuka mungkin agar saat mereka mengabdi kelak dapat melaksanakan tugas tanpa ada tekanan dan tujuan di luar apa yang disumpah.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR