BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Surya menggelar Dialog Publik di Kantor DPD RI Jalan Pattimura, Kelurahan Kupang Kota, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Kamis (27/7/2017). Hal itu digiatkan guna memperjuangkan hak dan mencarikan solusi atas kebijakan pemprov yang akan melepaskan aset seluas 89 hektare di Way Dadi, Bandar Lampung.
Dalam kegiatan bertema Lahan Way Dadi, apa yang terjadi? itu turut dihadiri perwakilan Pemerintah kota Bandar Lampung Pola Pardede, anggota DPRD provinsi Yosi Rizal, perwakilan BPN, Armen (Pokmas Way Dadi), dan ratusan warga Way Dadi.
Andi Surya menjelaskan lahan tersebut merupakan tanah yang telah ditempati masyarakat sejak puluhan tahun dan sengketa pun telah terjadi sejak tahun 1990-an. Konflik semakin menjadi ketika tanah seluas 89 hektare itu milik Pemprov dan masyarakat menginginkan agar pemerintah dapat membayarkan haknya.
"Terlebih, ada keputusan dari kementerian juga yang bertrabakan, yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Agraria. Hal ini juga tercatat dalam kementerian BPN, Keuangan, dan Agraria. Itu mencatat terkait hal ini semua," ungkapnya usai dialog.
Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, tetapi harus diselesaikan ke tingkat pusat. Namun, untuk menuju ketingkat yang lebih tinggi itu, DPD harus menerima pengaduan secara tertulis dari masyarakat sebagai bahan untuk dirapatkan oleh wakil rakyat.
"Saya belum menerima pengaduan secara tertulis dari masyarakat. Saya membutuhkan itu karena dengan itu mesin DPD RI bisa bekerja. Jika itu sudah kami terima maka kami akan membuat tim analisis yang akan turun ke Lampung," ujar Andi.
Dia melanjutkan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk membawa konflik tersebut ke badan akuntabilitas publik dan menghubungi pihak-pihak terkait. Kemudian dan akan membentuk tim yang akan turun ke lapangan. "Langkah kami adalah untuk memediasi masyarakat dengan seluruh pihak pemerintahan terkait. Itu yang kami imbau untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang merasa dirugikan," pungkasnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR