TAKJUB dibuatnya. Awal tahun 1995, pertama kali saya menginjakkan kaki di Karang Agung Tengah, sebuah kawasan transmigrasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya pun bermalam, untuk meliput kehidupan warga trans dalam mengawali kehidupannya di hutan bertanah gambut. Mereka yang datang dari Pulau Jawa itu membuka hutan, menggarap lahan seluas dua hektare yang ditanami padi dan kepala sawit. 

Menuju Karang Agung, hanya menggunakan speedboat atau motor sungai yang menempuh waktu berjam-jam menyusuri Sungai Musi.  “Untuk bisa bertahan, warga trans juga mengandalkan jatah hidup (jadup) berupa bahan makanan, seperti beras, gula, mi, dan minyak tanah, yang dikirim pihak kantor wilayah setiap bulannya,” kata  seorang pejabat Kanwil Deptrans dan Permukiman Perambah Hutan (PPH) Sumatera Selatan, kala itu. 



Dengan berbekal jadup di atas lahan yang sulit air mereka bisa mengubah kawasan gambut, melawan babi hutan, menjadi kebun dan sawah andalan daerah. Warga trans layak menyandang pejuang pangan. Transmigrasi mampu membentuk orang jadi pengusaha, menyerap tenaga kerja. Juga penyebaran penduduk dan mengurangi pengangguran.

Transmigrasi pertama kali dilakukan di negeri ini pada 12 Dsember 1905. Program dikenal dengan sebutan kolonisasi itu dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. Hari itu memindahkan 155 keluarga dari Keresidenan Kedu, Jawa Tengah, ke Gedongtataan, Lampung.  Program itu juga awal dari pemindahan pola pertanian sawah disertai irigasi dari Jawa ke Lampung.  

Kebijakan transmigrasi itu awal dari kegagalan kaum politikus liberal dalam menyejahtrakan bangsa Indonesia. Transmigrasi melahirkan sebuah politik kolonial yang didasari dari pemikiran Van Deventer. 

Menurut dia, ada tiga hal menyejahterakan rakyat di Jawa, yakni pembangunan pendidikan, pembangunan sarana irigasi, dan emigrasi penduduk keluar Pulau Jawa. 
Dalam perjalanannya, kawasan transmigrasi banyak menumbuhkan para wirausaha baru yang mampu meningkatkan perekonomian di level daerah, regional, dan nasional. Gerakan perpindahan penduduk—transmigrasi tidak sekadar melibatkan banyak tenaga kerja, juga mampu membangun semangat solidaritas sesama anak bangsa.

Dari kawasan transmigrasi itu pula, banyak anak-anak trans yang sukses menjadi orang penting. Banyak dari mereka menjadi guru besar, gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa. Kalau boleh mengulas, Lampung tidak mempersoalkan anak trans menjadi pemimpin di Bumi Ruwa Jurai ini. 

Namun coba hitung, ada ndak, anak Lampung menjadi pemimpin di daerah lain? Itu artinya, Lampung sangat berbaik hati dan terbuka menerima siapa pun.  

***
Hebat! Falsafah hidup anak Lampung seperti fi’il pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan menjadikan daerah multietnik ini dalam kedamaian. Kolonisasi yang berlangsung sejak 1905 itu tidak mampu menggoyahkan semangat hidup dalam kebersamaan, keberagaman. Tidak bisa dipungkiri memang, dalam perjalanannya pasti ada benturan nilai-nilai budaya dan adat, serta nilai kebenaran dalam beragama.
Belum lagi masyarakat pendatang dari berbagai daerah, seperti Palembang, Banten, Bali, Bugis,  Padang, dan Tiongkok yang beranak pinak di Lampung sejak 1900-an.  Lampung adalah gambaran Indonesia mini, mengedepankan keberagaman. Jika itu berkumandang, sangat jarang terjadi konflik etnik. Masyarakat menyadari hidup dalam kebersamaan.
Ketika pengurus dan anggota Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) Lampung menggelar seminar bertajuk meneguhkan budaya harmoni, terungkap bahwa, Lampung terbukti  mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk.  “PATRI harus menjaga harmoni budaya dalam membangun peradaban. Ini kekuatan bangsa  untuk menerima keanekaragaman,” kata Ketua PATRI Lampung, Moh Mukri. 
Seminar berlangsung di Bandar Lampung, Rabu (27/12), memunculkan berbagai harapan dari budaya harmoni untuk merekatkan keberagaman agama dan adat di Lampung.  Tokoh Lampung, Subki E Harun, berpendapat harmonisasi memerlukan sikap toleransi. Hal itu untuk memahami kebudayaan. "Ketika ada acara di daerah transmigrasi, tetap digelar tarian Lampung, baru setelah itu tarian asal daerah transmigrasi," ujar Subki.
Pendapat Subki dan Mukri  memperjelas bahwa transmigrasi, kolonisasi tahun 1905, telah melahirkan keberagaman di Lampung. Mayoritas penduduk Lampung ini dihuni oleh masyarakat asal Jawa. Dan warga Lampung dengan tangan terbuka menerima masyarakat asal Jawa karena mereka memegang teguh falsafah fi’il pisinggiri tadi—mengajarkan nilai-nilai hidup berdampingan dan saling menghargai. Sangat indah memang.
Keberagaman dan perbedaan antara masyarakat Lampung dan asal Jawa serta daerah lainnya, bukan alasan untuk berkonflik. Anak bangsa yang cerdas adalah bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi kekayaan dan perekat bernegara. Namun masih ada di zaman now ini, orang memunculkan perbedaan etnik. Kita pastikan,  dia tidak kuat lagi bersaing melawan keberagaman dalam diri sendiri. ***

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR