KITA berlindung kepada Tuhan Yang Khalik, Zat Yang Maha Menggenggam Hidup Matinya Manusia, agar menjauhkan malapetaka sejauh-jauhnya. Andai pun harus terjadi, semoga Dia tidak memalingkan wajah-Nya dan tetap mengirim bala malaikat-Nya untuk menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya.
Namun, erupsi Gunung Agung di Bali tak ayal membuat kita terhenyak, tersadar bahwa jangan-jangan musim ketika bencana datang silih berganti memang telah datang kembali. Pemahaman akan kondisi anak-anak pengungsi bencana alam tak bisa dielakkan mendorong Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Anak Bali menyingsingkan lengan baju menyambangi mereka.
Dalam keadaan bencana alam, jatuhnya korban jiwa adalah konsekuensi yang sama sekali tidak mungkin diabaikan. Dalam situasi berisiko itu, anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan dukungan khusus.
Walau begitu, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015—2030 meletakkan dasar penyikapan bahwa anak-anak bukan manusia yang hanya bisa menjadi parasit yang pasrah tidak berdaya terpapar bencana alam. Sendai Framework memberikan garis bawah bahwa semua pemangku kepentingan harus bersikap positif memandang anak-anak sebagai organisme dengan serbaneka potensi resiliensi untuk menyesuaikan diri terhadap bencana.
Untuk merealisasikan Sendai Framework, Pemerintah Pusat dan daerah sepatutnya bergegas memosisikan anak-anak sebagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kerja, dan standar penanggulangan bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu mendirikan sentra perlindungan yang khusus diadakan bagi anak. Titik tolaknya ialah memberikan ruang kepada anak-anak pengungsi untuk mengutarakan keluhan dan mengekspresikan ketakutan yang mereka rasa.
Selanjutnya, sentra dimaksud bekerja merancang standar advokasi dan rehabilitasi bagi anak-anak dalam situasi bencana. Selain itu mendesain mekanis dan mengoordinasi antarkementerian dan lembaga serta memobilisasi keterlibatan efektif masyarakat.
Bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sentra perlindungan anak juga perlu mendesain materi pengajaran tentang kebencanaan ke dalam kurikulum seluruh jenjang pendidikan formal serta pembinaan anak-anak tidak bersekolah.
Apalagi memahami Indonesia sebagai kawasan rawan bencana alam, keseriusan sekolah dalam menyelenggarakan materi kebencanaan ke guru dan anak didik sudah sepatutnya menjadi salah satu tolok ukur mutu sekolah.
Seiring dengan itu, otoritas keamanan utamanya Polri harus bersiaga penuh untuk mencegah bencana kemanusiaan yang berpeluang terjadi selama berlangsungnya bencana alam, yaitu memproteksi anak-anak yang terpisah dari orang tua (keluarga) mereka sehingga berisiko dipindahkan, diperdagangkan, dan dieksploitasi.
Para sukarelawan yang datang dengan jubah pekerja sosial, agamawan, dan tim penyelamat lainnya harus terpantau secara ketat. Berbagai studi memberikan dasar bagi kerisauan saya bahwa salah satu modus sindikat perdagangan orang adalah memasuki wilayah bencana dengan berkamuflase sebagai pekerja kemanusiaan lalu mengincar anak-anak.
Program evakuasi anak ke daerah yang lebih aman, ditambah janji memenuhi kebutuhan finansial anak, bisa menghipnosis orang tua yang tengah menghadapi kesulitan hidup untuk dengan gampangnya jatuh percaya pada para pekerja sosial tersebut. Kendati minimal, rutinitas pendidikan bahkan sekolah perlu diaktifkan selekasnya.
Rutinitas sekolah, apalagi dalam situasi bencana, merupakan unit yang terbukti vital untuk memastikan posisi anak-anak pengungsi tetap termonitor dalam lingkungan yang relatif terkontrol. Migrasi anak ke luar lokasi bencana dapat dibendung dengan cara itu.
Kartu identitas anak atau semacam itu, yang terdata secara terpusat di tingkat nasional, juga berguna sebagai rujukan pelacakan jumlah anak-anak pra dan pascabencana.
Pencatatan kependudukan khususnya anak secara lokal dan manual jelas tidak terlalu bisa diandalkan, mengingat setiap orang tentu menjadikan sanak keluarga dan properti mereka masing-masing sebagai prioritas yang harus diselamatkan.
Respons tanggap bencana bukan hanya tugas institusi pelat merah. Dunia usaha sepatutnya terpanggil untuk menyasarkan program tanggung jawab sosial mereka ke sektor perlindungan anak, termasuk penanganan anak-anak dalam situasi bencana. Ini sebangun dengan titah Undang-Undang Perlindungan Anak.
Walau anak-anak tetap sewajarnya tidak didorong untuk bekerja ketika sarana-prasarana sekolah belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Juga saat keluarga kehilangan sumber daya finansial untuk menopang pendidikan anak-anak, kalangan industri dapat menggiatkan diri dengan program pengadaan pekerjaan yang memungkinkan anak-anak pengungsi mendapat pelatihan kerja dan bekerja di lingkungan mereka sendiri.
Itu ditujukan menekan potensi migrasi di kalangan anak-anak pengungsi putus sekolah. Di atas segalanya, segenap pihak berkepentingan untuk membuktikan bahwa anak-anak lebih tepat disebut sebagai penyintas bencana, alih-alih korban.
Mereka, anak-anak di daerah bencana—termasuk yang terimbas erupsi Gunung Merapi di Bali adalah penyintas belia yang menjadi sumber ilham bagi kita untuk secepatnya memulihkan daerah-daerah se-Nusantara yang diterjang bencana alam.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR