SETELAH bergulir dana desa, kini pemerintah menyalurkan dana kelurahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan di kawasan perkotaan sekaligus memenuhi asas keadilan dan pemerataan.

Tahun ini pemerintah menggulirkan dana kelurahan dengan menganggarkan dana Rp3 triliun yang dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di 410 kabupaten/kota di Indonesia. Mekanisme penyalurannya melalui dana alokasi umum yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.



Berdasar pada data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten/kota di Lampung tidak seluruhnya mendapat anggaran dana kelurahan. Ada tiga daerah yang tidak menerima alokasi dana tersebut, yakni Kabupaten Mesuji, Pesawaran, dan Lampung Timur, karena memang tidak memiliki kelurahan.

Dana dari Pemerintah Pusat ini akan mengelompokkan kelurahan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok kelurahan yang sudah baik, kelompok kelurahan yang masih sedang, dan kelompok kelurahan tertinggal.

Bandar Lampung mendapatkan jatah anggaran terbesar dibanding dengan daerah lain. Jumlahnya mencapai Rp46,637 miliar untuk 126 kelurahan, diikuti Metro Rp7,764 miliar (22 kelurahan) dan Lampung Utara (Lampura) Rp5,552 miliar (15 kelurahan).

Jumlah alokasi dana kelurahan ini dialokasikan berdasar pada kebutuhan kelurahan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan publik.

Sama halnya dengan dana desa, dana kelurahan difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Kelurahan-kelurahan yang masih dalam kondisi tidak baik, bisa memanfaatkan dana kelurahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, seperti di dana desa.

Fungsi dana kelurahan tidak jauh berbeda dengan dana desa. Sistem yang digunakan pun hampir sama, yakni dengan mentransfer uang tunai ke masing-masing kelurahan. Secara teknis regulasinya mengacu pada peraturan pemerintah baru atau revisi regulasi lama, yakni PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pengelolanya adalah aparat kelurahan. Tentu saja ada pengawasan melekat dalam hal penyaluran dan penggunaan dana kelurahan ini.

Masyarakat diminta turut mengawasi penggunaan dana kelurahan yang sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan, baik oleh kelompok maupun pribadi para pengelola. Asas transparan tetap harus dikedepankan  dan laporan penggunaan dana pun harus tercatat secara detail.

Yang patut diingat bahwa dana desa maupun dana kelurahan bukanlah ajang bancakan untuk dikorupsi. Sudah banyak pelaku penyelewengan dana desa digiring ke bui.

Amanah dalam menyalurkan dana kelurahan untuk kemaslahatan orang banyak menjadi tujuan yang tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga sebagai bekal amal para pengelola di akhir masa nanti. 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR