LIWA (Lampost.co)--Rapat paripurna DPRD Lampung Barat dengan agenda pengesahan APBD TA 2019 Lambar  Senin (19/11/2018), berlangsung alot.

Hal itu dikarenakan sejumlah anggota Komisi I terdiri dari Harunroni, Suhaili, Suaidi Damhuri mempertanyakan tentang rekomendasi Komisi yang meminta agar pengadaan kendaraan roda empat berupa 1 unit toyota Alphard untuk tamu bupati dan dua unit mobil toyota innova untuk operasional Darma wanita dan TP PKK ditinjau ulang tetapi ternyata tetap masuk dalam anggaran.



"Dalam laporan Banang, dikatakan bahwa ada penghapusan, ada penambahan dan ada pengurangan tetapi rekomendasi tentang peniadaan pengadaan mobil tamu bupati tetap dimasukan dan rekomendasi pengadaan 9 mobil untuk camat tidak terlaksana," kata Harun saat menyampaikan intrupsinya setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Banang.

Harun menambahkan, melalui rekomendasi itu pihaknya sudah menyampaikan usulan agar pengadaan mobil Alphard untuk tamu bupati dan dua unit mobil Innova dikaji ulang sebab tahun-tahun sebelumnya sudah ada mobil yang disipakan. Boleh pengadaan baru tetapi mobil yang lama itu harus jelas dulu keperuntukanya.

Harun berpendapat bahwa akan lebih baik mengutamakan pengadaan 9 dari 15 kendaraan untuk camat terlebih dulu karena kondisi 9 unit kendaraan camat itu sudah rusak dan layak diganti demi kelancaran tugasnya.

Sementara itu, anggota Banang Heri Gunawan dan Ismun, saat menimpali pernyataan Harunroni, menyampaikan keputusan pengadaan kendaraan tiga kendaraan dinas itu sudah sesuai kebutuhan. Selain itu, komisi I dalam rekomendasinya juga mengambang yakni tidak ada permintaan agar usulan pengadaan tiga unit kendaraan itu dihapuskan. Karena itu berdasarkan hasil pembahasan dan  melihat beberapa pertimbangan maka Banang memutuskan agar pengadaan kendaraan itu dianggarkan di 2019 mendatang.

Di sisi lain, Ismun menjelaskan pembahasan sudah dilaksanakan sesuai jadwal. Untuk itu agenda hari ini (Senin (19/11/18) adalah pengesahan karena itu agenda hari ini tidak ada lagi ruang untuk mengubah keputusan Banang.

Hal senada disampaikan B Supriadi, yang meminta agar pimpinan rapat meneruskan agenda keputusanya dengan tidak membuka ruang bagi anggota untuk menyampaikan pendapatnya lagi. Setelah mendengar berbagai penjelasan dari sejumlah anggota itu, akhirnya rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Edi Novial itu menyetujui dan memutuskan APBD TA 2019 senilai Rp1,171 triliun itu disahkan menjadi Perda.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR