NAHDLATUL Ulama (NU) selalu digambarkan sebagai ormas Islam tradisional dan berbasis desa. Di lain pihak, juga sering diibaratkan sebagai organisasi kaum sarungan. Sebutan ini tidak salah, karena memang itulah gaya NU.

Casing orang NU yang sederhana itu menandakan sikap yang tidak berlebih dalam segala hal. Sebagai “pemegang mandat” ahlussunnah wal jamaah, NU selalu dalam posisi di tengah-tengah. Makna kalimat “berhentilah makan sebelum kenyang” dipahami sebagai suatu sifat yang tidak serakah.



Di bidang politik juga demikian. Maka, tak heran jika sering distigmakan NU sebagai organisasi yang oportunis. Sebenarnya, NU menganut paham realis dalam berpolitik. Paham ini senantiasa menilai sebuah keberhasilan dari keadaan di lapangan. 

Mereka yang kurang paham tentang NU selalu menuding jami’iyah’ ini tidak tegas, lantaran tidak terang-terangan mengibarkan bendera islam dalam berpolitik serta tidak menganggap politik bagian integral dari agama, sehingga keislaman NU pun dianggap kurang sempurna.

Muncul pertanyaan sederhana, benarkah keislaman seseorang tidak sempurna hanya karena tidak berpolitik atau politik tidak sah jika tidak mengatasnamakan Islam? Padahal, kalau mau sedikit berpikir, justru politiklah yang membuat islam terpecah belah. Politiklah yang membuat umat Islam terjebak dalam fanatisme buta dan mengorbankan persaudaraan.

NU dalam menjalankan politikanya tidak hanya untuk organisasi sendiri, tapi juga kepentingan negara. Model politik NU itu adalah kerakyatan dan kenegaraan, karena ini merupakan pengalaman paling ideal dalam sejarah NU. Model ini menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan umum (mashalah ‘ammah).

Yang menarik, NU adalah organisasi yang susah diprovokasi. Padahal, mereka adalah organisasi besar, yang jika dikuasai satu kepentingan, goyanglah negeri ini. Tapi, karena kecintaanya terhadap NKRI sangat besar, itu tidak pernah dilakukan. NU akan berbuat apa pun jika negara dalam bahaya. Namun, jika ada perbedaan pendapat antar-saudara sebangsa, NU hanya duduk di pinggir sambil mengamati situasi. Artinya, NU tidak lantas ikut memanasi situasi.

Gagasan-gagasan politik NU sebenarnya diilhami pemahanan sunni klasik. Kebanyakan tokoh NU pada 1950-an dan 1960-an produk pendidikan pesantren, yang mata ajarannya adalah ilmu fiqh. Bagi kaum tradisionalis, fiqh merupakan ratunya ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU selalu bersumber pada kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Ketiganya saling berkaitan dan dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan pada prinsip-prinsip fiqh.

Istilah kebijakan digunakan dalam pengertian yang netral, yaitu pengambilan tindakan yang kondusif dan menghindari kerugian. Keluwesan dalam pengambilan keputusan merupakan wujud penerapan kaidah fiqh, yang penuh perhitungan untung-ruginya, sehingga sikap atau posisi sebelumnya dapat dipertimbangkan kembali.

Sementara moderatisme (jalan tengah) diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghindari tindakan yang ekstrem dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat.

Masih Seksi

Di usianya yang hampir satu abad, NU masih menjadi incaran mereka yang mempunyai libido politik berlebih. Lebih-lebih di tahun politik sekarang, organisasi yang didirikan sebagai jam’iyah (organisasi keagamaan) ini kembali “diseret-seret” masuk wilayah yang penuh dinamika intrik itu justru oleh orang NU sendiri.

Bagi mereka yang peka, bisa merasakan hawa atmosfer politik masuk ke tubuh NU. Warga NU yang mengadu peruntungan, dengan mencalonkan diri menjadi pejabat politik—meskipun tidak terang-terangan—selalu mengusung ke-NU-annya. Yang sungguh mencengangkan para calon selalu mengunjungi pesantren-pesantren yang merupakan basis massa NU.

Memang, NU masih seksi untuk menjadi objek bagi pencapaian syahwat politik perorangan atau kelompok. Organisasi ini bukan saja dianggap sebagai magnet, melainkan juga sering menjadi alat meraih kekuasaan. Seorang pemikir dari Australian National University (ANU) Greg Fealy menyebut NU masih memegang angka tertinggi terkait afiliasi masyarakat terhadap NU.

Sering muncul pertanyaan sederhana, mengapa kebutuhan kelompok tertentu atau perorangan terhadap NU sedemikian besarnya dibandingkan kontribusi yang dirasakan oleh NU setelahnya? Jawabannya, pastilah karena kemampuan organisasi ini menciptakan harapan-harapan yang diinginkan mereka. Kekuatan dalam penciptaan ini diasumsikan dari kekuatan massa yang dapat dimobilisasi NU.

Di sisi lain, ada kegalauan dari seorang Gus Solah, naluri orang NU untuk terjun ke politik terlihat sangat tinggi. Akibatnya, sering terjadi perhatian warga NU terhadap kegiatan di berbagai bidang telah berkurang. Ironisnya, walaupun kehidupan politik telah menyita sebagian besar warga NU, kemajuan dan prestasi yang dicapai dalam kehidupan politik juga tidak menggembirakan. 

Ada dua terminologi yang bisa kita pakai untuk menelaah kegalauan Gus Solah. Antara lain, tingginya hasrat orang NU terjun ke politik, setelah era Orde Baru jatuh dan masuk pada era reformasi, yang mengeuforiakan kebebasan dalam segala hal, termasuk keinginan untuk berpolitik yang selama ini terkekang. Terminologi lainnya, ada cerita yang kesahihannya cukup tinggi, bahwa dengan keberhasilan di bidang politik, seseorang dapat hidup lebih sejahtera dan terhormat.

Meskipun terminologi yang kedua bisa dibantah, faktanya mereka yang berhasil menggapai syahwat politiknya, di mata masyarakat dapat hidup lebih terhormat atau dihormati. Dua terminologi itulah yang membuat terjadinya migrasi dari kondisi yang “terkekang” melompat menjadi sesuatu yang dianggap luar biasa.

Oleh karena itu, dalam memahami peran politik NU yang ideal, KH Solahuddin Wahid membaginya dalam tiga bagian, yaitu memperhatikan kepentingan bangsa dan negara serta agama, memperhatikan kepentingan warga NU, dan struktur NU tidak masuk wilayah politik praktis.

Kepentingan bangsa dan negara tidak lantas identik dengan kepentingan pemerintah. NU mesti kritis terhadap pemerintah, dengan tetap memperhatikan objektivitas, bukan cuma mencari-cari kesalahan. Dalam memperhatikan kepentingan jamaah NU, jam’iyah ini harus melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan warganya.

Kita yang hidup di zaman now harus mampu memelihara dan mewujudkan cita-cita para founding fathers NU, yang menginginkan terwujudnya masyarakat yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur.

Di lain pihak, lahirnya generasi millennial saat ini, para petinggi NU dan basis-basis massa NU di pesantren juga dituntut mampu mengimbangi kelahiran generasi tersebut. Dalam berbagai agenda sosial, mereka tak segan menawarkan sesuatu yang anti-mainstream.

Seperti generasi lainnya, generasi ini memiliki cara tersendiri dalam mengaktualisasikan kebebasan dan keberpihakannya dalam kehidupan demokrasi hari ini. Mereka memiliki keberanian dan kemampuan mengelola isu dan opini di ruang publik dengan berbagai metodenya. Untuk itu, NU dituntut mampu merangkul generasi tersebut supaya mereka dapat berkreativitas sesuai ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR