PEMILIHAN Umum 2019 yang memilih presiden serta anggota legislatif tinggal hitungan hari. Tiga lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun sibuk melakukan persiapan jelang hari H, 17 April mendatang.

Pemilu 2019 merupakan kenduri besar rakyat Indonesia, karena itu bukan hanya lembaga penyelenggara Pemilu saja yang dibuat sibuk jelang pesta demokrasi ini. Beberapa instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh kabupaten/kota di tiap provinsi di seluruh Indonesia juga sibuk memberikan pelayanan kepada warga yang akan mengurus administrasi kependudukan yakni KTP elektronik (KTP-el) agar dapat menyalurkan hak pilih atau hak suaranya pada pesta demokrasi.



Mengemban amanah penting agar setiap warga negara yang memiliki hak suara menyalurkan pilihannya, Disdukcapil pun harus bekerja ekstra keras pada momen-momen injury time seperti saat ini. Berbagai upaya juga dilakukan Disdukcapil di Lampung untuk menuntaskan akurasi data pemilih, mulai dari buka pelayanan di hari libur hingga jemput bola melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga.

Di sinilah kinerja Disdukcapil dituntut dapat mendukung KPU untuk menyiapkan data pemilih tetap yang sesuai dalam mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas.

Dalam konsolidasi persiapan khusus menyambut Pileg dan Pilpres 2019 pada April mendatang, Disdukcapil se-Provinsi Lampung juga sepakat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa KTP elektronik dan surat keterangan (suket) pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih pada Pemilu 2019.

Disdukcapil se-Lampung pun sepakat untuk tidak melakukan libur hingga waktu pencoblosan dengan terus melayani perekaman KTP-elektronik, dengan perekaman bisa dimulai pada pukul 09.00 hingga pukul 12.00 atau hingga 16.00 setiap harinya.

Mengingat KTP-el dan suket menjadi syarat mutlak bagi warga untuk melakukan pencoblosan, Disdukcapil se-Lampung juga siap melakukan perekaman dengan sistem jemput bola, dengan petugas Disdukcapil mengunjungi warga di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, panti sosial, dan daerah-daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses untuk perekaman.

Tapi kerja keras Disdukcapil tidaklah bisa berhasil jika masyarakat tidak proaktif. Karena itu, setelah melakukan perekaman data, warga harus menindaklanjuti hingga KTP-el diterima di tangan. Masyarakat diminta untuk peduli dalam proses pencoblosan.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan Disdukcapil dalam kepengurusan tersebut, masyarakat harus memanfaatkan sebaik mungkin agar suaranya tersalurkan, karena satu suara menentukan perubahan Indonesia yang lebih baik.

Sehingga kita tidak masuk ke warna negara Indonesia yang berada di ambang kebingungan dalam menentukan hak pilih atau lebih dikenal golput.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR