BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Mengedepankan etika dalam berpolitik  menjadi kunci utama dalam menjalankan proses politik bagi para elit dan stacholder.

Hal tersebut perlu dikedepankan mengingat kedepan akan banyak agenda-agenda kepemiluan yang akan dihadapi baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.



Hal tersebut dibedah pada acara Seminar Nasional (SeFILa-2) dengan tema “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan” dalam rangka Dies Natalis ke-31, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila) di Swissbell Hotel Bandar Lampung, Rabu (18/10/2017).

Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa etika berpolitik harus dikedepankan oleh aktor-aktor politik yang ada saat ini, karena politik memegang kendali dalam membuat kebijakan bagi masyarakat secara luas.

"Kita tekankan soal akuntabilitas yang berkaitan dengan etika sosial politik," katanya sembari membuka acara.

Staf Khusus Kepresidenan RI, Dimas Oky Nugroho, berpendapat bahwa saat ini pertarungan ekonomi-politik memberikan manfaat bagi banyak orang, keputusan pada level politik memberikan issue yang besar untuk pemerataan.

"Saat ini isu yang menjadi fokus dan berkembang di antaranya ialah issue partisipasi, perlindungan hak sipil, governance and pulic service, birokrasi serta pemerataan. Kegaduhan politik mempengaruhi cara pandang orang untuk menjalakan roda perekonomian," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR