Jakarta (Lampost.co) -- Salah satu anggota Muslim Cyber Army (MCA) mengaku tidak ada sokongan dana dari pihak mana pun dalam setiap aksinya. Pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian ini mengatakan tergerak untuk bertindak karena risau banyak akun-akun di media sosial yang menghina agama dan ulama.

Namun terlepas dari pengakuan itu, Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan jika ditelusuri dari sisi politik sangat jelas bahwa ada kelompok politik tertentu yang mengambil untung dari aksi MCA.

Hal itu tampak dari narasi yang dibuat, yakni soal kebangkitan PKI dan isu penganiayaan atau kriminalisasi ulama sampai dengan menganggap bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo antiislam.

"Terlepas dari sanggahan mereka tak memiliki unsur politik, jelas ada kelompok tertentu yang diuntungkan dan tak diuntungkan oleh mereka," kata Burhan, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa 6 Maret 2018.

Burhan melihat aksi MCA selama ini tak lebih dari mengeksploitasi emosi publik dalam bentuk kemarahan. Fenomena post truth ini membuat 'penikmat' informasi yang disebarkan MCA tidak lagi mempersoalkan apakah konten yang disebarkan di media sosial benar atau tidak.

"Tujuan mereka membuat publik percaya bahwa apa yang mereka sebar itu benar meskipun tidak faktual," kata Burhan. 

Dalam kacamata Burhan, ada segmen tertentu pasca 2014 yang merasa masyarakat terpolitisasi. Sentimen inilah yang dimanfaatkan MCA untuk menggiring opini apa pun yang dibuat. 

Kecenderungan MCA atau kelompok sejenisnya akan selalu menutup pintu ketika ada kebenaran lain di luar kelompok tersebut. 

"Poinnya ada kelompok tertentu dengan polarisasi tajam yang membuat mereka nyaman berdialog dengan anggota kelompok sendiri. Difasilitasi oleh media sosial membuat mereka bisa menjadi jurnalis, produsen berita, bahkan editor," jelasnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR